Berita ‘Pungli Di SMA Negeri Kab. Bekasi, Kini Ditangan MABES POLRI

Berita ‘Pungli Di SMA Negeri Kab. Bekasi, Kini Ditangan MABES POLRI

Bekasi PostKeadilan – Terindikasi kuat, ada pembiaran oleh Dinas Pendidikan Propinsi terkait maraknya pungutan liar (Pungli) di beberapa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri terhadap para orang tua siswa hingga jutaan rupiah di tahun 2017 di Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, semenjak peralihan tata kelola SMA dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke Dinas Pendidikan Propinsi, dimanfaatkan sejumlah oknum kepala sekolah SMA dalam mendaur keuntungan. Kepala Sekolah lakukan ‘Pemerasan dari orang tua siswa dengan berbagai cara ‘Pungli ala mereka (oknum Kepala Sekolah).

Awak media ini yang sebelumnya sudah menginformasikan kepada Kepala Kejaksaan Cikarang, Risman Tarihoran dan jajarannya, berikutnya malah santer kabar ada oknum Kejari Cikarang memanggil sejumlak beberapa Kepala SMA Negeri kab. Bekasi gaya ending ‘PENGKONDISIAN.

Tak mendapat respon positif dari Kejari Cikarang atas informsi demikian, PostKeadilan melanjutkan laporan berita ke rekan mitra yang bertugas di Mabes Polri cq. Irwil V Irwasum Mabes Polri. Brigjen Pol. Drs Joko Irwanto, M.Si. “Silahkan Simare, terima kasih,” jawab Joko via WhatsApp (wa) Senin (19/2/2018) malam.

Keesokan hari usai memberikan informasi berita tentang dugaan Pungli di SMA Negeri Kab. Bekasi dan Di Pengadilan Negeri Samarinda, Jendral Polisi bintang satu ini meneruskan ke jajarannya.

“Baik Bang.. Terima kasih infonya. Akan saya tindak lanjuti melalui UPP Kaltim dan Jabar,” balas Brigjen Joko, Selasa (20/2/2018) pagi.

Seperti diketahui, Di tahun 2017 terjadi pungutan berbau pemerasan terjadi di beberapa sekolah SMA Negeri Kabupaten Bekasi. Hal pungutan ini sering kali dikeluhkan para orang tua siswa, Namun perbuatan demikian terkesan adanya perlindungan dari oknum Dinas Pendidikan Propinsi dan Balai Pendidikan yang digawangi Hj. Otin agar pungutan tersebut tetap dilakukan.

Di laporkan PostKeadilan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), semisal berita Dugaan Pungli di SMAN 2 Tambun Selatan, sang Kepala Sekolah, Nurdin dicopot jabatan dan dipindah tugas menjadi pegawai Dinas Pendidikan Propinsi.

Kali ini hal yang sama diduga terjadi di SMA Negeri 2 Cikarang Utara Kabupaten Bekasi yang melakukan ‘Pungli berkisar hingga dua juta lebih per siswanya. Dalam pungutan tersebut orang tua siswa dibebankan untuk membayar Uang Gedung sebesar Rp. 1.2 Juta per siswanya, Pungutan ini diberlakukan ke seluruh siswa di sekolah tersebut.

“Anak saya yang duduk saat ini dibangku kelas 10 harus membayar hingga dua juta lebih, Rp. 1,1 juta untuk uang seragam, Rp. 1,2 juta untuk uang gedung, itu semua harus dilunasi,” tutur salah seorang wali murid yang enggan disebut namanya, Selasa (20/02/2018).

Sebut saja Tini salah seorang wali murid melanjutkan, pungutan yang dilakukan pihak sekolah terkesan meng ada-ada. Dikarenakan pungutan yang beralasan untuk uang gedung sebesar Rp. 1,2 juta per siswanya jelas sudah membodohi dan mendidik hal yang tidak benar kepada seluruh siswanya.

“Kok sekolah Negeri yang diketahui milik Pemerintah meminta-minta uang gedung segala kepada siswanya, Memang ini sekolah tidak dapat bantuan dari Pemerintah untuk membangun sekolahnya,” ujar seorang ibu wali murid Tina (nama samaran) kepada postkeadilan.

Coba digali kebenaran cerita demikian, pihak SMAN 2 Cikarang Utara melalui humas Sujadi membenarkan.

“Iya, memang kami melaksanakan pungutan. Kesemuanya itu karena ada payung hukumnya,” jelas mantan Kepala SMAN 2 Tambun Selatan ini kepada PostKeadilan, di SMAN 2 Cikarang Utara, Rabu (21/2/2018).

Dipertanyakan tentang payung hukum yang dimaksud Sujadi, pria yang diduga dipecat dari jabatan Kepala Sekolah atas pemberitaan yang diberitakan PostKeadilan sekitar 2 tahun lalu ini pun menghindar. “Saya mengajar dulu,” kilahnya meninggalkan pertemuan alias kabur.

Menanggapi hal itu, PLT Sekertaris Jendral (Sekjen) lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia (LSM KOMPI), Nofal menyesalkan adanya Pungli di beberapa SMA Negeri terhadap siswa hingga jutaan Rupiah itu.

“Ini tidak bisa dibiarkan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan disini, Bagaimana bisa sekolah yang sudah jelas-jelas dibiayai oleh pemerintah lakukan pungutan uang gedung dan pungutan segala macam lainnya, Disini jelas indikasi unsur keserakahan oknum Kepala Sekolah dan jajarannya demi mendapatkan keuntungan pribadi,” tuding Nofal melalui telepon seluler, Rabu (21/02/2018) pagi. Bersambung…….. (Kev/Red)

banner 468x60 banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

  1. Gufron23 April 2018 at 10:57 amReply

    Your comment is awaiting moderation.

    Assalamu’allaikum, Salam kenal, maaf numpang promo, dijual rumah over kredit luas tanah 60M dekat dgn Sma negeri 2 cikarang selatan, perumahan bumi cikarang makmur.
    //www.cikarangselatanlidya.blogspot.com
    Wa 0896 4479 8497
    Gufron

Tinggalkan Balasan