DPRD Pertanyakan Kasat Tentang Mahalnya Pembuatan SIM. Sehari Sebelumnya, Kapolda SUMUT Perpanjang SIM?

Wartawan Penulis oleh: Balas

Medan PostKeadilan – Mahalnya biaya pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan monopoli yang dilakukan Medan Safety Driving Centre (MSDC), Ketua Komisi A DPRD Medan, Roby Barus pertanyakan Kasatlantas Polresta Medan Kompol Rizal Maulana.

“Harga pengurusan sertifikat di MSDC yang mencapai Rp400 ribu – Rp450 ribu, terlalu mahal. Bagaimana kasat bisa meminimalisir opini tersebut?” tanya Roby di tengah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Medan dengan jajaran Satlantas Polresta Medan, Selasa (30/8).

Lanjut Roby, Karena orang sering mencari jalan pintas karena ujian di Satlantas sering dipersulit. “Kenapa di sana (daerah lain) bisa lulus, di sini (Medan) tidak lulus,” ketusnya.

Senada, anggota Komisi A lainnya Asmui Lubis, lebih menyoroti harga pembuatan SIM di Medan lebih mahal dari daerah lainnya di Indonesia.

“Saya ketahui harga itu saat pertemuan dengan anggota DPRD se-Indonesia dari PKS. Ternyata harga SIM di sini (Medan) begitu fantastis mahalnya. Ini harus segera dibuat win win solutionnya,” ungkap Asmui.

Dalam aturan kepengurusan SIM sendiri, jelas Asmui, ada diatur bahwa perseorangan tidak harus melampirkan sertifikat.

“Setahu saya pada Kepmen diatur, untuk SIM baru kategori umum wajib melampirkan sertifikat. Tetapi untuk perseorangan tidak perlu. Masyarakat tentu sangat keberatan mahalnya harga membuat SIM,” lanjutnya.

“Kalaupun ini sebuah hal mengharuskan, apalagi ada kajian kalau kecelakaan yang terjadi karena faktor pengendara tidak belajar mengemudi dengan baik, kita harap ada solusi,” pinta Asmui.

Menjawab ini, Kasatlantas Polresta Medan Kompol Rizal Maulana mengatakan, sudah ada regulasi mengenai pembuatan SIM harus melalui pelatihan mengemudi, dan dikeluarkan sertifikat dari lembaga yang sudah terakreditasi.

“UU Nomor 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal 91 dijelaskan gamblang bagaimana mendapatkan SIM. Pasal 98 wajib mendapat SIM melalui pelatihan mengemudi,” katanya.

“Perkap (peraturan kapolri) tahun 2012 jelas diatur apapun tentang SIM, standarisasi kepengurusan sim. Di situ dinyatakan kepolisian diizinkan memakai pihak ketiga. Tapi sampai hari ini Satlantas belum memakai pihak ketiga,” terang Rizal.

Selanjutnya soal tarif, lanjut dia, penerimaan negara bukan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah No.50, di mana semua situasi sekarang terpampang jelas di setiap sudut pengurusan SIM.

“Nah dasar lainnya di Kemenhub 31/1994 tentang pelatihan mengemudi, Permendikbud tentang standar kelulusan khusus sampai standar kelulusan tukang pijat pun ada. Tapi bukan ada lembaga lain,” tukasnya.

“Kondisi di lapangan, UU wajib mengikuti sekolah mengemudi untuk mendapatkan SIM. Kursus supir bukan lembaga mengemudi. Berapa lama izin diterbitkan ada di aturan itu. Tapi bukan ranah saya menjawab itu,” papar Melati satu ini.

Dia menegaskan, tidak ada kerjasama resmi pihaknya dengan MSDC. “Tidak ada kerjasama khusus. Untuk sertifikat tidak bisa saya sebutkan. Lantas pertanyaannya lembaga pendidikan baru yang ikut sertifikasi baru MSDC, siapakah yang berhak mengeluarkan sertifikat? Adalah orang yang punya sertifikasi.

“Mendapatkannya bagaimana? Bukan saya lagi yang mendapat. Kalaupun ada lembaga yang punya kualifikasi sama, monggo. Soal tarif bila ada oknum personil saya meminta uang lebih dari warga yang dibantu, saya akan copot,” tegasnya.

Kesempatan itu Rizal juga mengandaikan keberadaan MSDC ini membuat kursinya seperti berduri. “Mungkin orang beranggapan kalau kursi saya ini basah, tapi nyatanya kursi Kasatlantas ini berduri,” pungkas Rizal dengan mimik wajah tegang.

Di tempat berbeda sehari sebelumnya, Kapolda SUMUT, Irjen Pol Raden Budi Winarso beserta rombongan kunjungi kantor Satlantas Medan di Jl. Adinegoro, Gaharu Medan. Hal menarik, kedatangan Jendral Bintang Dua bersama rombongan itu hanya mengurus perpanjangan SIM sang Jendral

“Pak Kapolda datang untuk urusan perpanjang SIM nya. Kalau SIM kan ada batas waktunya, kedatangan bapak Kapolda hanya untuk urusan perpanjangan SIM nya bang,” ujar Wakasat Satlantas Medan, AKP Lastiar kepada PostKeadilan di ruang kerja Kaurbin Iptu Tuchfat Lubis.

Dan seperti diketahui, Oktober tahun lalu Tim Divisi Propam Mabes Polri pernah lakukan penggerebekan di Kantor Satlantas Medan yang dikenal banyak terjadi praktek pungli ini. Keberadaan Divisi Propam Mabes Polri yang bertindak langsung waktu itu merupakan pendalaman dari laporan masyarakat akibat pungli hingga ‘euphoria mahalnya biaya pengurusan SIM di Medan menjadi sorotan Mabes Polri. Akankah terjadi tindakan kembali.?  Ade/Simare

banner 468x60 banner 468x60

Berlangganan

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Selamat Datang Di Webisite Kami Postkeadilan.com, Redaksional: Penerbit PT.SIMARE POS KEADILAN INDONESIA Nama Notaris : H. WARMAN.SH Nomor : AHU – 0034061.AH.0101.TAHUN 2018 Ditetapkan: Di Jakarta, 20 Juli 2018 An. MENKUM DAN HAM RI DIRJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM Cahyo Rahardian Muzhar SH..LLM NPWP : 85.455.451.6-435.000 Dasar Hukum : UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 Kantor Pusat: Kantor Pusat : Jl Letjen Suprapto No. 54 Jakarta Pusat Telp (021) 2441705 Alamat Redaksi : Hubungi Kami Office d/a : Redaksi Postkeadilan Jl. P. Halmahera 8 No. 29 Kel Aren Jaya Bekasi No Rekening :BRI 722801000204506 An. Kimsan Indra Simaremare Email : Postkeadilan@yahoo.com / Kimsansimare@yahoo.com Telepon/No.Fax:(021) 2441705 No. HP:0813 1896 2435 No.Akte Pendirian:05 Tanggal:04 Juli 2018, Penasehat : Brigjen TNI (PURN) Hasudungan Aritonang, Ricky Sihaloho (NABONTAR). Martinus Hasibuan SH.MH Dewan Redaksi : Herman. P. S. S.Pd, K.I.Simaremare S.Pd, Sintong M Siregar,ST Pimpinan Perusahaan: Herman P. S. S,Pd Wakil Perusahaan : Parlin Hasudungan Napitupulu Pimpinan Redaksi : K.I. Simaremare, Spdi Wakil Pimpinan Redaksi : Paulus Simalango, Direktur Utama : K.I. Simaremare, S.Pd. Direktur : George Simare Mare Komisaris: Rugun Elviana S, Staff Redaksi: ,Frans Delon Sitorus, Desman Manurung Sth, Bona Martua SInaga, Marja, Susi Masfuroh, Berton Silitonga, Rio Chandra S, Farhansyah Rahim, George S. Tata Letak: Syarif fauzy (wartawan) Daerah Liputan Jakarta : Armedi Tarigan ( Kepala Perwakilan ), Audi Wowor, Cindy Feiby Daerah Liputan Jawa Barat: Pariston Purba ( Kepala Perwakilan ) Jannes Samosir (Koordinator Liputan),Sehat Nelson Simanjorang.Daerah liputan Subang-Pamanukan: Andri Daniel Sihaan (Kabiro), Baruna H.P, Nur Rahmadani, Kamaludin harahap, Budi Harsandi Daerah liputan Bandung: Jonser Nainggolan (Wartawan). Jhon Sagala Bekasi Moh Yudi Thomas (Kabiro). M.Subhansyah, Karvin Hermawan (Wartawan) Abdul Hakim. Heber D.Saribu, AA Sofian, Rahmad Abdi, Lenny, Wilfrit A Aritonang, Moch Eri Nofendi, Parman, Edison Nababan, Baruna Triguna, Ciptono, Bindu Manulang , Mariana Daerah liputan Kerawang: Jhonter Sinaga Bogor Paima Tumanggor (Kabiro), Loren Pandiangan, Maruli Overni Waruwu , Karlen Lumban Raja, Mannen Si Ringo-Ringo Daerah liputan Kab. Ciamis / Kota Banjar: Jefri (korwil) Daerah DaerahLiputan Jawa Timur: Ahmad Edi Daerah Liputan Sumatera Utara: Herman Parulian S. S.Pd (Kepala Perwakilan), Chairul Anwar (Korlip), Maruli Gultom Daerah liputan Medan / Deli Serdang: Sutan Simanjuntak (Kabiro) Zuni Fitrah, Tengku Adnan Zein, Sucipto. S, Zulida Daerah liputan Taput: Bekman Hutabarat (Kabiro) Tubal SIlaban Daerah liputan Tobassa: Dahlan Napitupulu (Kabiro), H. Manogu Simaremare Daerah liputan Padang Lawas: Oloan Hasibuan Tanjung Balai Tirkam (KaBiro),Heru Saputra (WaKa.Biro) Suryadi, M. Yusuf, Nur Rahmadani Kamaludin Harahap, Budi Harsandi Daerah liputan SERGEI: Lilis Ernawati (Ka. Biro Sergei ) Maslianun Pardede ( Wakabiro ) Daerah Liputan Kepulauan Riau (Kepri) Batam: Wilon Silalahi S.Pd (Kabiro) Daerah liputan Tanjung Pinang: Muhamnmad Zen (Kabiro) Simon Petrus STP Daerah Liputan Sumatera Selatan: Arias (Ka. Biro), Fairus S Daerah Liputan Jambi: Anwarsyah Daerah Liputan Lampung :Bambang Suyitno