Jakarta, PostKeadilan – Menjelang Pilkada Serentak Tahun 2018 ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D menegaskan, Polri tetap netral dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2018. “Dan Polri siap menegakan aturan hukum yang berlaku saat Pilkada,” kata pimpinan Polisi ini dilansir Divisi Humas Polri via Tweet.
Tito juga berharap, nanti saat Pilkada berlangsung, Polri dan pihak penyelenggara Pilkada setempat dapat bekerja sama secara netral, agar tidak menimbulkan kecurigaan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban. “Anggota Polri harus netral, jangan berpihak. Polisi juga tidak foto-foto dengan calon kepala atau wakil kepala daerah,” sambung dia.
“Polri memiliki sanksi internal, kode etika dan lain-lain. Jika (Polri) ada yang melanggar termasuk melanggar pidana bisa kita proses dipengadilan umum. Kalau itu dilakukan Polri resikonya berat,” sebut Tito.
Masih kata bintang 4 ini, untuk mendinginkan suasana, akan melakukan sejumlah langkah proaktif sekaligus mengantisipasi kekuatan pasukan.
“Sekali lagi, kami berharap semoga nanti saat pilkada berlangsung, dapat berjalan aman dan tertib,” pungkas Tito.
Senada dengan Kapolri Tito, Pimpinan Redaksi PostKeadilan, K.I Simaremare S.Pd juga meminta kepada jurnalisnya agar lakukan peliputan tanpa pilih-pilih. “Siapa pun calon pimpinan daerah yang mau diangkat propil diri sesuai dengan keakuratan fakta, silahkan saja diangkat (diberitakan),” ujar dia kepada wartawannya, Senin (15/1/2018) itu.
“Media (PostKeadilan) kita tetap netral. PostKeadilan dari dulu hingga kini tidak pernah terikat dengan salah satu partai,” sambung Simare, panggilan akrab K.I Simaremare.
Terkait dengan politik yang menggunakan isu-isu SARA yang baru-baru ini melanda Pilkada ibu kota negara, DKI Jakarta, Simare sangat menyayangkannya. “Usai lembaran Pilkada DKI demikian, kiranya masyarakat Indonesia menjadikan cermin agar semakin cerdas dalam memilih pimpinan daerah masing-masing. Tidak lagi gampang terpropokasi dengan informasi-informasi yang menyesatkan. Dengan demikian, masyarakat, khususnya wartawan dapat juga berperan serta turut menjaga keamanan dan ketertiban terselenggaranya Pilkada nanti,” putus dia. (R-01/Div Humas Polri).
