Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Headline NewsHukrim

3 Tersangka Ditahan Pakai Baju Merah Jambu, Terkait Dugaan Korupsi Wajib Pajak di Sumatera Selatan

87
×

3 Tersangka Ditahan Pakai Baju Merah Jambu, Terkait Dugaan Korupsi Wajib Pajak di Sumatera Selatan

Sebarkan artikel ini

POST KEADILAN – SUMSEL Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penyerahan terhadap 3 tersangka dan beserta barang bukti atau tahap II pengembangan perkara dugaan korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan beberapa perusahaan tahun 2019-2021. (30 /4/2024)

Tiga tersangka tersebut yakni HY merupakan Direktur PT. Heva Petroleum Energi, NR sebagai Direktur Utama PT. Lematang Enim Energi dan FF sebagai Direktur Utama PT. Inti Dwitama.

Example 300x600

Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari, SH dalam keterangan pers mengatakan untuk para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Pakjo Kelas I Palembang.

“Selanjutnya setelah dilaksanakan Tahap II penyerahan tersangka dan barang bukti, penanganan perkara beralih ke Penuntut Umum Kejari Palembang,” katanya Selasa (30/4/2024).

Vanny menjelaskan perkara tersebut yakni ketiga tersangka memberi sesuatu kepada pegawai KPP Pratama Palembang Ilir Timur yakni RFG, NWP, dan RFH dengan maksud supaya pegawai atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

“Setelah dilakukan penyerahan terhadap tiga tersangka dan barang bukti atau tahap II pengembangan perkara dugaan korupsi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan beberapa perusahaan tahun 2019-2021 ketiga tersangka akan segera disidangkan,” ungkapnya.

Adapun pasal yang disangkakan kepada para tersangka yakni Primer Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kemudian subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Penulis : Bambang

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.