Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
Headline NewsHumbahas

6 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas TA 2024

0
×

6 Fraksi DPRD Sampaikan Pandangan Umum Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Humbahas TA 2024

Sebarkan artikel ini

Fraksi Golkar Solidaritas menjelaskan opini WTP menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah berada dalam jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.

Dari segi pendapatan daerah, realisasi sebesar 97,34 % dari target yang ditetapkan menunjukan kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan. Meskipun mengalami sedikit penurunan sebesar 0,38% dibandingkan tahun 2023.

Realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah yang mencapai 98,46% dari anggaran, menunjukkan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Selain itu, dana transfer ke desa melalui alokasi dana desa dan dana desa terealisasi 100%, juga menandakan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten dalam memperkuat desa sebagai ujung tombak pembangunan.

Secara umum, penyelenggaraan APBD telah berjalan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menyampaikan sejumlah capain yang patut diapresiasi.

Namun demikian, ada beberapa hal yang dipandang penting dari Fraksi Golkar Solidaritas untuk menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Fraksi ini melihat, bahwa target PAD (Pendapatan Asli Daerah) Rp82.853.322.600,00, realisasi hanya Rp70.800.981.508,63 atau 85,45%.

Fraksi Golkar Solidaritas juga mencermati, total anggaran untuk belanja bantuan sosial Rp1.233,250.000,00, realisasi hanya mencapai Rp437.000.000,00 atau 35,43%. Artinya, lebih 64% dari anggaran tidak terserap dan tidak tersalurkan pada tahun anggaran berjalan.

Baca Juga :  DPRD Sampaikan Rekomendasi LKPj Bupati Humbahas 2024

Bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) TA 2024 mencapai angka yang cukup besar yaitu Rp32.134.112.123,61. Komponen silpa ini sebagian besar berasal dari dana transfer pusat seperti tunjangan profesi guru lebih dari Rp12 miliar.

Dana alokasi umum lebih dari Rp7 miliar, serta sisa dari dana BOS, DAK Non Fisik, dan bantuan operasional kesehatan, serta dana-dana lainnya. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta potensi ketidakefesienan dalam menyerap dana yang telah dialokasikan.

Fraksi Hanura dalam pandangan umumnya, ingin mengetahui secara detail dan transparan mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) 2024 yang terdiri dari 9 point. Silpa Rp32.134.112.123,61 menimbulkan pertanyaan, mengingat masih banyak sektor-sektor penting yang membutuhkan anggaran besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan lainnya.

Fraksi Hanura mengapresiasi realisasi PAD sebesar Rp70.800.981.508,63 atau mencapai 85,45% dari anggaran. Namun Fraksi Hanura tetap berharap dapat terus meningkatkan upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial.

Partai Nasdem mengapresiasi upaya maksimal dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, namun realisasi PAD hanya mencapai 85,45% dari target, menunjukkan adanya kekurangan yang perlu dievaluasi.

Fraksi Nasdem menilai bahwa potensi pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi belum tergali secara optimal. Terkait dengan belanja daerah, meskipun sebagian besar realisasi belanja mencapai target, Fraksi Nasdem sangat menyoroti rendahnya realisasi pada belanja modal yang hanya tercapai 87,89%.

Belanja modal adalah f ……….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses