JAKARTA – Post Keadilan Memperingati Hardiknas 2021, FPHI Kabupaten Bekasi memberikan hadiah cap jempol darah untuk Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan Kadisdik Carwinda di depan kantor Komnas HAM RI Pada Senin 03/05/2021.
Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana mengatakan dalam jumpa pers nya, “Dunia Pendidikan di Kabupaten Bekasi semakin carut marut, dari mulai tata kelola dan management
yang bobrok, tupoksi para pejabat Disdik yang amburadul dan tidak ada transparansi, serta mental Kadisdik Carwinda yang arogan dan anti kritik, terlihat damai tapi mengandung suasana gejolak batin yang dirasakan oleh para Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Non ASN di Kabupaten Bekasi”.
Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi, Apalagi bagi mereka yang menjadi pelaku Pendidikan tersebut. Mirisnya lagi kami melihat kenyataan tersebut, kami berharap adanya perubahan kearah yang lebih baik tapi kenyataannya terkesan adanya pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap kenyataan diatas,” ucap Andi Heryana kepada awak media Senin 03/05/2021
Kami FPHI tidak mengerti apa yang ada di benak pemikiran orang nomor satu tersebut, ada kesan pemberangusan suara netral vokal dan suara kritis bagi GTK Non ASN yang selalu menyuarakan kebenaran tapi barternya ancaman pemberhentian dan tidak diberikannya Jasa Tenaga Kerja mereka sejak Januari sampai April saat ini sudah 4 bulan lama nya, dalam kondisi pandemi dan dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadhan serta menghadapi hari raya Idul Fitri,” lanjutnya.
Ketua Korda Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi menambahkan, pada hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, Kami merayakan Hardiknas 2021 ini di depan kantor Komnas Ham RI dengan menyatakan sikap keras dengan “MEMBUBUHKAN CAP JEMPOL DARAH”, sebagai lambang kutukan keras agar ada penyelesaian terhadap gaji atau Jasa Tenaga Kerja bagi GTK non ASN yang telah 4 bulan lamanya belum di bayarkan, Hanya karena mereka pengurus dari FPHI yang bersuara vokal yang terus mengkritik Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja dan Dinas Pendidikan Carwinda demi masa depan Bekasi yang kita cintai.
Kami meminta agar segera hak kami selama 4 bulan lamanya wajib di bayarkan, ini bukan keteledoran tapi ini skenario dan pembiaran terhadap hal itu,” tutur Andi Heryana dengan nada geram.
Kepada Pak Carwinda Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi , buang sikap arogansi dan anti kritik sehingga di sinyalir ini dilakukan secara sengaja atas ditahannya pembayaran Jasa Tenaga Kerja GTK non ASN dari simpul organisasi Gerakan FPHI yang selalu bersuara vokal karena ingin menyelamatkan Kabupaten Bekasi yang akan datang, jika tidak kami akan terus berjuang sampai Kabupaten Bekasi kondusif,” tambah nya.
Kepada Bupati Bekasi kami minta segera mengambil sikap atas masalah ini karena terkesan Bupati
membiarkan dan terkesan terlibat untuk menahan gaji atau Jasa Tenaga Kerja GTK non ASN, yang merupakan simpul perjuangan yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta Pengurus lainnya yang
menurut informasi itu dikatakan dari oknum pejabat Disdik data blacklist itu dari Polres Metro Kabupaten Bekasi, maka seharusnya Bupati bangga terhadap kontrol sosial dari para GTK Non ASN, jika Bupati mau membangun Bekasi lebih maju, bermartabat dan bebas korupsi.
Selanjutnya kepada masyarakat Bekasi kami menghimbau dan mengajak kita semua “MARI SELAMATKAN KABUPATEN BEKASI”. Demikian Release ini kami sampaikan,” pungkas Ketua Korda FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana. (Paulus/Red)
