Bekasi, PostKeadilan – Sengkarut panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang dituding melakukan kecurangan alias pelanggaran dalam pelaksanaan seleksi CPDB (Calon Peserta Didik Baru) semakin hari semakin ramai dibahas publik (baca: Merasa Tidak Adil, Ditenggarai Panitia PPDB SMAN Favorit Di Bekasi Lakukan Kecurangan’).
Tak tanggung-tanggung, pelaksana tugas (plt) Wali Kota Bekasi Tri Adhianto pun angkat bicara. Ia menduga pelanggaran proses PPDB banyak terjadi di sekolah unggulan.
“Dugaan pelanggaran kebanyakan terjadi di sekolah unggulan. Jadi semakin sekolah itu difavoritkan, angka dugaan pelanggarannya semakin tinggi,” kata Tri, Selasa (11/7 2023).
Berdasarkan penelusuran awak media ini, kelemahan sistem PPDB jalur zonasi banyak dimanfaatkan calon siswa untuk masuk sekolah yang diincarnya. Kelemahan itu terletak pada aturan siswa bisa berpindah ke Kartu Keluarga (KK) yang alamatnya dekat dengan sekolah minimal satu tahun sebelum ikut PPDB zonasi.
Pemerintah Kota Bekasi, lanjut Tri, bakal mendiskualifikasi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terbukti melakukan kecurangan PPDB. Namun, untuk siswa tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kewenangan itu bakal dikembalikan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Hal tersebut jadi fokus utama kami saat ini. Selain dilakukan evaluasi dan audit secara internal, kami juga akan melaporkan temuan kami ke Kemendikbud untuk dilakukan penyempurnaan,” ucapnya.
Menurut dia, PPDB Zonasi belum cocok diterapkan di beberapa wilayah Kota Bekasi.
“Ini kita akui karena kurangnya infrastruktur di beberapa wilayah,” imbuhnya.
Namun, Tri memastikan akan semaksimal mungkin memberikan pelayanan agar tiap siswa yang daftar PPDB tidak terzalimi.
