MEDAN POSTKEADILAN Respons Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik terkait kegiatan kampanye pembagian makanan dan susu gratis oleh salah satu tim kampanye nasional pasangan calon presiden dan wakil presiden, menyesatkan. Idham menyebut pembagian makanan dan susu gratis dibenarkan sepanjang sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum.
Keputusan KPU dimaksud berisi tentang penetapan biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Biaya makan, minum dan transportasi peserta kampanye pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam keputusan KPU dimaksud tidak diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye pemilihan umum.
Namun Keputusan KPU tersebut tidak mengatur metode kampanye dan bahan kampanye. Kampanye sendiri diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No.15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Maka pembagian makanan dan susu gratis sebagai agenda tunggal, dengan cara diantar ke rumah- rumah penduduk atau dibagi di pinggir jalan raya untuk masyarakat pengguna jalan raya adalah kampanye.
Makanan dan susu gratis bukan makanan dan minuman seperti dimaksud pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum. Sebelumnya salah satu Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengakui telah melakukan aksi serentak ( Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota).
Mereka membagikan makanan dan susu gratis melalui gerakan sosialisasi makan siang gratis untuk anak sekolah serta pesantren dan bantuan gizi untuk anak dan ibu hamil oleh tim kampanye di seluruh Indonesia. Berdasarkan pengakuan tim kampanye pasangan calon tersebut, maka aksi serentak pembagian makanan dan susu gratis kepada masayarakat umum tersebut adalah kegiatan kampanye, bukan kegiatan ikutan kampanye.
