Jakarta, PostKeadilan – Dalam rangka Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, Menko Polhukam Jenderal TNI Purn Dr.H. Wiranto, S.H pimpin rapat Koordinasi Lintas Sektoral di Ruang Pusdalsis Lantai 5 Mabes Polri, Senin (24/9/ 2018) pukul 10.00 WIB.
Hadir Kapolri, Jendral Tito Karnavian, Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Mendagri, Tjahjo Kumolo, Ketua KPU, Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan, SH serta jajaran Komisioner DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) dan pejabat lainnya.
Kegiatan tersebut terhubung Video Conference dengan seluruh pejabat wilayah antara lain: Kapolda, Gubernur, Pangdam/Danrem, Ketua KPUD, Ketua Bawaslu Provinsi dan para Kasatwil jajaran maupun stake holder terkait.
Dalam pengantarnya Menkopolhukam Jenderal TNI Purn Dr.H. Wiranto, S.H., menyampaikan bahwa keamanan menjadi hal yang sangat penting dalam Pemilu 2019 ini. “Kepada seluruh lembaga penyelenggara pemilu maupun aparat penegak hukum sudah mengetahui tugasnya masing – masing,” kata Wiranto.
Sambung Mantan Panglima TNI ini, agar semuanya memetakan masalah dan ancaman kerawanan di daerah masing-masing, sehingga mempunyai rencana pengamanan untuk menanggulangi masalah dan ancaman yang ada di setiap daerah. “Mencegah masalah itu lebih penting dibandingkan memadamkan masalah,” tegasnya.
Himbauan Wiranto, menjaga Netralitas ASN termasuk aparat keamanan. Jangan sampai aparat keamanan bermain. Gangguan kamtibmas harus dicegah, awasi dan cari penyebab-penyebab gangguan kamtibmas.
“Kenali masalah, netralisir masalah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Laksanakan koordinasi yang baik agar tidak hanya sampai tingkat provinsi namun sampai ke tingkatan paling bawah,” tutup Wiranto.
Pasca Wiranto bicara, dilanjutkan dengan arahan ketua KPU, Arief Budiman. Arief berpesan agar seluruh Penyelenggara Pemilu memahami dengan baik aturan kampanye dan waktu pelaksanaan kampanye.
“Kepada seluruh Petugas KPU agar menjaga kesehatan dan stamina fisik dikarenakan tahapan pemilu yang terbilang cukup lama dan panjang,” pungkas Arief.
Selanjutnya arahan dari Ketua Bawaslu, Abhan menjabarkan bahwa persaingan pemilu begitu tinggi, karena mengejar parlementary treshold 4 %.
“Kompetisi ini sangat tinggi, Kondisi Pilpres berbeda dengan tahun 2014, tahun ini hanya ada 2 paslon pilpres. Pengalaman tahun 2014 agar netralitas ASN dan penegak hukum menjadi perhatian utama,” terangnya.
Masih kata Abhan, jajaran bawaslu provinsi dan kota agar menyelesaikan semua sengketa dan permasalahan sesuai ketentuan perundang – undangan untuk menangani permasalahan.
“Sosialisasi segera mungkin sangat perlu meskipun kampanye mulai 23 september 2018 sampai april 2019. Ada dua metode kampanye yang baru bisa dimulai pada 21 hari sebelum kampanye dinyatakan selesai yaitu metode kampanye rapat umum dan media cetak,” beber Abhan.
Kampanye harus ada STTP dari kepolisian, perlu koordinasi KPU, Bawaslu dan Kepolisian bagaimana Kepolisian mengeluarkan STTP terkait giat kampanye, pengalaman di lapangan banyak giat kampanye tanpa STTP.
“Harus disosialisasikan apa yang boleh atau tidak boleh karena waktu yang cukup lama 7 bulan. Agar lakukan koordinasi seluruh sentra gakkumdu. Perlunya koordinasi dengan KPU di daerah, terkait KPU mempunyai aturan daerah atau wilayah mana yang bisa digunakan untuk kampanye,” tukasnya.
Sementara itu, DKPP RI menyoroti kerangka hukum penyelenggaraan Pemilu, bahwa politik hukum di Indonesia didesain utk menjaga integritas Pemilu mulai dari penyelenggara Pemilu. Pemilu adalah kompetisi pertarungan perebutan kekuasaan dan jabatan, yang menjadi perhatian kita semua agar dalam pelaksanaan pemilu ini yaitu integritas penyelenggaranya yang dijaga, agar para wasit terjaga integritasnya, kemandiriannya, dan netralitasnya.
Persoalan terbesar berkaitan dengan profesionalisme penyelenggara pemilu. Dilapangan banyak pelanggaran pemilu yang tidak ditemukan dalam pasal undang – undang penyelenggaraan pemilu. Agar setiap permasalahan diselesaikan dengan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.
Acara berikutnya dilanjutkan dengan arahan Mendagri Tjahjo Kumolo. Beikut poin-poin yang disampaikan:
– Agar Para kepala daerah wajib membantu KPU dan Bawaslu tanpa ada intervensi, dukcapil agar merapat terkait daftar pemilih tetap.
– Segera tugaskan satpol pp dan damkar yang menjadi sinergi TNI Polri sampai ke tingkat bawah.
– Kepala daerah, gubernur ke bawah adalah jabatan politis, boleh mendukung paslon capres boleh juga netral. Namun ASN harus netral dan tidak boleh menggunakan aset pemerintahan.
– Sukses pemilukada serentak adalah adanya peningkatan partisipasi masyarakat. Mari kita berantas money politik maupun kampanye yang bersifat ujaran kebencian.
Sementara itu, Kapolri Tito berharap kesepakatan duduk bersama di tingkat pusat yang kita harapkan bergulir menjadi efek domino sampai ke daerah-daerah, otomatis provinsi kabupaten atau kota sampai ke desa-desa dilakukan koordinasi sejenis ini.
Keberhasilan pemilu bergantung pada sinergi, karena ini harus berjalan sinergi. Pemilu 2019 ini sedikit agak berbeda, sinergi harus kita bangun sejak dini. Pemilu ini termasuk yang cukup panjang hampir 400 hari lebih. Berakhir bulan Oktober yaitu pelantikan presiden dan wakil presiden.
Selain itu kita juga menghadapi even penting lainnya yang perlu kita amankan yaitu Jakarta menjadi tuan rumah Asian Para Games tahun 2018 dan tentunya membawa nama bangsa.
Kemudian di tengah-tengah pelaksanaan Asian para games akan ada event internasional yang akan diikuti oleh tokoh-tokoh finansial dunia yang akan diselenggarakan di bali. IMF World Bank Conferences, dilanjutkan kita akan menghadapi pengamanan natal 2018 dan tahun baru 2019.
Saat masa sengketa pemilu bulan Mei sampai september kita akan disibukkan dengan ops ketupat sampai dengan lebaran. “Kerawanan-kerawanan agar sudah kita petakan, termasuk gangguan-gangguan keamanan yang bisa bersumber dari dalam negeri dan luar negeri seperti black campaign,” ucap Tito mengingatkan.
Pemilu ini berbeda, first time kita akan me laksanakan pemilu secara serentak. Untuk mencegah money politik Polri sudah membentuk Satgas anti money politik.
“Sekali lagi keberhasilan Pemilu 2019 ini bergantung kepada sinergisitas dari seluruh pihak, TNI dan Polri wajib netral serta buat rencana pengamanan terbaik. Kemudian kepada para media agar mendinginkan suasana, maksimalkan peran tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat menjadi pendingin. Mohon sama-sama mencegah isu-isu yang provokatif dan isu-isu yang tidak nyaman. Yang utama ada 2 yaitu black campaign dan kedua masalah SARA yang sangat sensitive,” himbau Tito.
Terakhir arahan Panglima TNI agar semua yang terlibat bersinergi sampai ke paling bawah. Netralitas TNI dan Polri serta ASN menjadi yang paling utama.
Acara diakhiri dengan doorstop di depan lobby Mabes Polri. (Tim)
