Bekasi, PostKeadilan— Tokoh masyarakat sekaligus pemerhati pembangunan daerah, Frits Saikat, kembali melontarkan kecaman keras kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi.
Pasalnya, pernyataan pihak Dispora yang mengklaim kesiapan sarana dan prasarana Kota Bekasi sebagai Tuan Rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 dinilai Frits hanya sebatas asal bunyi (“Asbun”) dan jauh dari kenyataan di lapangan.
Menurut Frits, klaim manis tersebut berbanding terbalik dengan realitas memprihatinkan yang terjadi selama gelaran ajang olahraga bergengsi tingkat regional ini berlangsung.
Ia menjabarkan rentetan masalah dan realitas lapangan seperti kericuhan yang beruntun.
“Terjadinya beberapa kali insiden kericuhan antar-pihak di arena pertandingan akibat buruknya sistem pengamanan, koordinasi, dan antisipasi panitia,” ujar nya, Jumat (13/11/2026) pagi.
Masih kata Frits, hal ketiadaan Fasilitas Dasar (Podium Medali).
“Sangat ironis dan memalukan dalam event sekelas Porprov, di mana para atlet kebanggaan tidak mendapatkan fasilitas podium penyerahan medali yang layak,” katanya bernada kesal.
Lebih lanjut, Frits Saikat menyoroti penggunaan anggaran yang luar biasa besar untuk perhelatan ini.
“Dengan guyuran dana yang fantastis, sangat tidak masuk akal jika sarana dan prasarana penunjang justru terbengkalai dan tidak siap pakai. Kondisi ini memicu kekhawatiran mendalam bahwa pelaksanaan Porprov justru berpotensi menjadi ajang pemborosan atau ladang penyelewengan,” ungkap Frits.
Maka, kata dia: Jadi pejabat itu nggak cuma bacot yang dibutuhkan, tapi juga kemampuan manajerial yang matang!”.
Frits menambahkan satu peringatan keras terkait transparansi penggunaan anggaran publik tersebut.
“Dengan anggaran yang luar biasa besar dan minimnya kesiapan sarana prasarana seperti ini, saya sangat mengkhawatirkan Kota Bekasi nanti bukan hanya mencetak atlet, tapi justru mencetak koruptor-koruptor baru dalam pelaksanaan Porprov!” pungkasnya.
Atas karut-marut ini, Frits mendesak aparat penegak hukum serta lembaga pengawas untuk turut memantau jalannya penggunaan anggaran Porprov Jabar 2026 di Kota Bekasi agar akuntabilitas tetap terjaga dan nama baik daerah tidak tercoreng oleh skandal penyalahgunaan wewenang.
Hingga berita dilansir, belum ada dari pihak Dispora dan atau Pemerintah Kota Bekasi yang dapat dikonfirmasi terkait tudingan demikian. Bersambung…(Simare)
