Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
Example 728x250
BekasiBeritaHeadline News

Menyinggung Etika Kadis LH Kab Bekasi Pada Silahturahmi LIRA Bersama Wantimpres, Bamsoet: Saya Akan Menindaklanjuti

×

Menyinggung Etika Kadis LH Kab Bekasi Pada Silahturahmi LIRA Bersama Wantimpres, Bamsoet: Saya Akan Menindaklanjuti

Sebarkan artikel ini

Jakarta, PostKeadilan – Jabatan adalah amanah, bukan mahkota untuk merendahkan sesama. Dan etika adalah kehormatan, bukan sekadar slogan birokrasi.

Pesan tersebut mengemuka pada acara silaturahmi DPP Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (Pemuda LIRA) bersama Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A., di Jakarta Selatan, Jum’at, (20/11/2026) siang.

Pertemuan membahas persoalan kebangsaan, pemberantasan korupsi, ketahanan nasional, hingga pentingnya pembenahan moral dan etika penyelenggara negara.

Ketua Umum DPP Pemuda LIRA, Habibie Mahabbah, menegaskan bahwa organisasinya berkomitmen menjadi kekuatan masyarakat sipil yang objektif, konstruktif, sekaligus kritis dalam mengawal pemerintahan.

“Kita selalu merekomendasikan ketika ada tokoh yang memiliki kinerja bagus. Namun, kita juga akan bersikap kritis jika terdapat pejabat yang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu fokus Pemuda LIRA, termasuk pengawasan yang terus kita dorong hingga ke daerah,” ucap Habibie Mahabbah pada kata sambutannya.

Menurut Habibie, kritik bukan permusuhan, melainkan bagian dari tanggung jawab menjaga pemerintahan tetap bersih dan berpihak kepada rakyat.

Momen berikut, Ketua Bidang Kebudayaan DPP Pemuda LIRA, Moh Cahyadi alias Den Cupank, menyinggung tentang kemerosotan etika sebagian oknum ASN.

Contoh dikemukakan Cupank yakni dugaan tindakan pengusiran, penghinaan, dan perendahan martabat wartawan oleh Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Bekasi yang VIRAL

“Mohon izin Kanda. Saya ingin menyampaikan kegelisahan tentang praktik koruptif yang semakin mengkhawatirkan di sejumlah daerah. Jangan sampai korupsi menjadi budaya baru di negeri ini. Tidak kalah krusial, ada perilaku tidak terpuji seorang Kadis LH di Kabupaten Bekasi yang diduga mengusir, menghina, dan merendahkan wartawan. Ini bukan sekadar persoalan personal, tetapi menyangkut kehormatan terhadap kemerdekaan pers,” cetus Cupank.

Baca Juga :  Oloan P Nababan Peresmian Aula Gereja Paroki St. Koendraad Parzham Lintongnihuta.

Dia (Cupank) menegaskan, perilaku pejabat harusnya tunduk pada hukum dan etika, bukan berlindung di balik kekuasaan.

Sebagaimana kita ketahui, lanjutnya. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 4 ayat (3) menjamin hak pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat memperoleh informasi.

Dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan berkualitas dan tidak diskriminatif.

“Pejabat boleh memiliki kewenangan, tetapi tidak boleh kehilangan kesantunan. Wartawan bukan musuh birokrasi, kritik bukan ancaman, dan pertanyaan bukan penghinaan terhadap jabatan. Jika pejabat alergi terhadap kritik, sesungguhnya yang sedang diuji bukan kewibawaan pers, melainkan kedewasaan dalam memegang amanah,” ungkap Cupank.

Ia juga mengingatkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 4 mengenai nilai dasar BerAKHLAK, Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku, serta Pasal 24 mengenai kewajiban ASN.

Menurut Den Cupank, akuntabilitas, kompetensi, keharmonisan, loyalitas, adaptivitas, dan kolaborasi harus tercermin dalam tindakan, bukan berhenti sebagai slogan.

“Kita membutuhkan birokrasi yang cerdas dalam berpikir, santun dalam bersikap, dan bersih dalam bertindak. Ketika arogansi dibiarkan, penghinaan dianggap biasa, dan kritik diperlakukan sebagai permusuhan. Kepercayaan publik perlahan akan runtuh. Sebab, kebudayaan bangsa bukan hanya tercermin dari seni dan tradisi, tetapi juga dari adab para pemegang kekuasaan,” pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo atau Bamsoet dengan tegas menyatakan akan menindaklanjuti melalui komunikasi kepada kementerian serta pemangku kepentingan terkait.

“Saya akan menindaklanjuti kegelisahan yang disampaikan Den Cupank. Perbaikan dalam hal etika, moral, dan adab ASN akan lebih kita cermati. Kita akan memberi sinyalemen kepada Mendagri, MenPANRB, dan stakeholder terkait lainnya. Namun, untuk keputusan dan sebagainya itu ranah Bupati, Sekda, dan BKPSDM setempat,” jelas Bamsoet.

Lebih dalam lagi, Bamsoet menyoroti korupsi dan kolusi sebagai persoalan serius yang kerap tumbuh melalui celah sistem dan penyalahgunaan kewenangan,

“Korupsi dan kolusi itu menjadi problema saat ini. Karena yang tadinya melaporkan atau menggugat, bisa saja kemudian justru mendamaikan. Semua ada celah. Saya juga mengingatkan pentingnya kreativitas dan kemandirian generasi muda dalam menghadapi dinamika ekonomi Jakarta dan wilayah penyangganya, termasuk Bekasi, Depok, Tangerang, dan Bogor,” tutup Bambang Soesatyo.

Silaturahmi berlangsung hangat dan menjadi momentum memperkuat komunikasi kebangsaan. Bamsoet berpesan agar Pemuda LIRA menjaga marwah organisasi serta tidak menyalahgunakan kekuatan kelembagaan untuk kepentingan yang merugikan masyarakat.

Wejangan Bamsoet di kata sambutan sebut pepatah Jawa: “Cepat boleh, tapi jangan mendahului. Lambat boleh, tapi jangan ketinggalan.”

Bagi Pemuda LIRA, pesan ini menjadi pengingat untuk terus bergerak kritis, progresif, dan konstruktif. Sebab, negara tidak hanya membutuhkan pejabat yang berkuasa, tetapi juga pemimpin yang beradab.

Sedemikian Pers tidak membutuhkan belas kasihan kekuasaan, melainkan penghormatan terhadap kemerdekaannya; dan rakyat berhak mendapatkan pemerintahan yang bersih, transparan, serta bertanggung jawab. (CP/red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses