Ini sudah sesuatu yang direncanakan beberapa hari sebelumnya, jadi tidak ada indikasi untuk menghindari kehadiran bapak ibu semuanya, tadi saya mendengar telephone dari beliau, bahwa beliau sangat ingin untuk bertemu dengan masyarakatnya mau menyampaikan salam”,ucapnya.
Perlu juga kami sampaikan bahwa tim verifikasi tentang masyarakat hukum adat, telah dilaksanakan dengan leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan sudah melaksanakan verifikasi, dan sudah turun ke lokasi- lokasi yang dimohonkan untuk mengungkapkan yang terjadi masyarakat hukum adat”, pungkasnya.
Menanggapi masyarakat Toba, tokoh masyarakat HABORNAS dan ketua Pemuda Mitra Kamtibmas Toba ( PMK) Albiner Sitorus. Toba pada aksi damai pada 4 poin yang dituntut satu, menurut saya tuntututan tersebut tidak seyogianya di laksanakan karena sudah terjawab, dan sebagian diluar hak dan tugas pemerintahan Toba seperti poin 1 dan poin 2 yang mengatakan tidak ada hukum adat Toba dan tanah Ulayat Toba oleh pemerintah Toba, pernyataan ini adalah kesalahan teknis pemberitan yg seharusnya bukan seperti itu dan sudah di klarifikasi oleh Sekda Toba Audy Murphy Sitorus bersama wartawan yg menulis secara terbuka melalui media sosial, dan poin 3 pencabutan ijin konsesi oleh Bupati itu diluar hak dan fungsi Bupati itu urusan pusat Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan poin 4, kekerasan dan kriminal pihak TPL itu sudah berlalu pada Mei 2021 di natumikka dan satu keterlanjuran yang sudah dipahami dan tidak akan terulang lagi oleh pihak TPL. Dan masalah perampasan hutan adat oleh TPL, tidak ada perampasan oleh TPL kalau hal ini terjadi saya rasa berkas laporan masyarakat harus sudah ada di Polres Toba, dan lahan masyarakat yang dikelola oleh PT. TPL adalah hasil kesepakatan bersama tidak ada unsur pemaksaan, jadi satupun alasan ini untuk menutup TPL tidak memenuhi syarat.
Sambungnya, “seharusnya masyarakat harus bekerjasama kepada pemerintah Toba untuk mengurusnya yaitu pelepasan hutan adat yang masih status hutan lindung, tidak selalu menyalahkan Pemkab Toba dan harus mendukung adanya perusahaan yang dapat mendukung pembangunan masyarakat Toba dan memperbaiki secara damai kekurangan-kekurangan dari pihak perusahaan bukan kita ngotot tutup, ini saya rasa pernyataan yg kurang pas kita harus secara luas melihat masyarakat Toba yg banyak tergantung kepada TPL dan kalau TPL tutup pasti terjadi pengangguran besar di Toba dan sebagian anak masyarakat tidak dapat melanjutkan bidang pendidikan”, ujarnya.(J.Sinaga)
