Lanjutnya mengenai Indeks Persepsi Korupsi
Peningkatan tata kelola dan kepatuhan menjadi bagian dari visi Indonesia Emas. Kejaksaan diharapkan terus bertransformasi sebagai institusi yang profesional dan berintegritas.
Isu Internasional dan Rule of Law Index
Berdasarkan Rule of Law Index 2024, Indonesia berada di peringkat ke-66 dari 142 negara.
Perbaikan diperlukan dalam aspek korupsi, keadilan sipil, dan keadilan pidana untuk memperbaiki posisi Indonesia di kancah global.
Untuk Transformasi dan Mitigasi Risiko Hukum
Dalam rangka mencegah penyimpangan dan risiko hukum, kejaksaan harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman tentang tindakan diskresi dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan.
Pentingnya Sertifikasi dan Pelatihan
Wakil Jaksa Agung mendorong siswa PPPJ untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa, sebagai bagian dari langkah mitigasi risiko hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Kolaborasi dalam Penanggulangan Korupsi
Penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab kejaksaan, tetapi juga melibatkan berbagai pihak, termasuk institusi pemerintah dan masyarakat,” jelas Agung Feri Wibisono.
Dalam penutupnya, Wakil Jaksa Agung menegaskan bahwa profesionalisme, integritas, dan standar tinggi harus menjadi landasan kerja para jaksa di seluruh Indonesia.
“Dengan menjaga citra institusi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menjalin sinergi, kejaksaan dapat berkontribusi signifikan dalam memperkuat kewibawaan hukum Indonesia di tingkat nasional dan internasional,” pungkas Wakil Jaksa Agung. (Penkum/Simare)
