Bekasi, PostKeadilan – Carut marut PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun ajaran ini dengan segudang permasalahannya yang belum terselesaikan. Pun menambah beban bagi orangtua murid yang anaknya diterima disekolah-sekolah negeri. Diantaranya, orang tua murid harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit ketika anak mereka diterima disekolah negeri tersebut.
Fenomena ini terpantau di SMK Negeri 6 Kota Bekasi yang di kepalai oleh Dyah Sulistyaningsih.
Ketika lakukan kunjungan di SMKN 6 Bekasi Kota pada hari Kamis (18/7/2019), satu unit mobil salah satu bank BUMN telah standby dari pagi dengan seorang kasir untuk menerima pembayaran uang pangkal ( sumbangan dana ) yang besarannya mencapai 2 juta Rupiah persiswa yang akan disetorkan orangtua murid.
Tampak ratusan orang tua siswa sedang ngantri didepan mobil bank BUMN tersebut. Ini belum termasuk uang SPP, uang Dana Praktek dan uang Seragam. Jika ditotal bisa mencapai angka 3 jutaan / siswa.
Tentu hal ini sangat memberatkan orangtua murid karena dengan diterimanya anak mereka menjadi salah satu Peserta Didik Baru disekolah negeri, harapannya adalah jauh dari pungutan yang akibatnya memberatkan orangtua dan anak didik.
Salah satu orangtua murid yang namanya tidak ingin di publish, ketika dikonfirmasi mengatakan, “Mau gimana lagi mas, kalo gak ngikuti apa yang disampaikan oleh pihak sekolah nanti yang repot anak saya juga? Walaupun berat, mau gak mau ya harus di ikuti dan dibayar juga, “ujarnya.
Dikonfirmasi kepada Indah Nuraini Achmad, Wakil Kepala SMKN 6 Bekasi Kota Bidang Kesiswaan, diperuntukkan untuk apa uang pangkal ( Sumbangan Dana ) tersebut. Indah menjawab, “Saya tidak tau bang, itu bukan urusan saya. Kalo abang mau tanya langsung saja tanya ke bu Endah, dia Bendaharanya, “ucapnya diruang guru sembari menghindar dan pergi meninggalkan awak media Post Keadilan.
Begitu juga ketika awak media Post Keadilan mengkonfirmasi Kepala SMKN 6 Bekasi Kota, Dyah Sulistyaningsih via WhatsApp, bukannya menjawab pertanyaan, malah whatsapp awak media Post Keadilan di blokir.
Coba digali lebih dalam kepada atasan Indah di KCD (Kantor Cabang Dinas) Pendidikan Propinsi Jawa Barat Wilayah III, Casmadi, Kepala KCD yang baru belum dapat ditemui untuk beri tanggapan.
Ditempat terpisah, Ketua NCW (National Corruption Watch), Herman PS sebut perlu pengawasan yang ketat oleh pihak Kepala Cabang Dinas Pendidikan. “Karena hampir setiap Penerimaan Pendaftaraan Didik Baru (PPDB) ada saja dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Kepala – Kepala sekolah. Terutama di wilayah Kerja Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jabar,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Herman, Lantas untuk apa uang pangkal sebesar 2 juta tersebut dipungut ke siswa?, “Bisa dibayangkan untuk tahun 2019 ini, SMKN 6 Bekasi Kota menerima siswa baru sebanyak 360 siswa. Jika ditotal maka seluruh uang tersebut mencapai 720 juta Rupiah. Angka yang sangat fantastis. Kita kan lakukan investigasi lebih mendalam lagi,” putusnya. Bersambung……………* ( Paulus/Red )
