Bekasi, PostKeadilan – Permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Bekasi semakin hari semakin bergulir. Belakangan hari muncul lagi permasalahan baru Peserta Didik Baru (PDB) yang sudah terverifikasi panitia dan diumumkan diterima di sekolah itu, diduga secara sepihak dinyatakan Tidak Diterima.
Karut marut pelaksanaan PPDB di SMAN Favorit ini berdasarkan informasi yang dihimpun Tim PostKeadilan bersama Nasional Corruption Watch (NCW).
“Ini salah satu bukti ketidakbecusan panitia PPDB di SMAN 1 Bekasi. PDB sudah diumumkan diterima, sudah bayar baju seragam pula, tapi ‘secara sepihak’ dinyatakan Tidak Diterima,” ujar Simare, panggilan akrab Pimpinan Redaksi PostKeadilan, Senin (15/7/2024) sore.
Diperlihatkannya surat berkop PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, DINAS PENDIDIKAN CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III, SMAN 1 BEKASI Nomor: 686.a/TU.01.02/SMAN 1 Bekasi yang ditandatangani Kepala SMAN 1, Drs. Anung Edy Purwanto, M.Pd, menyebut tentang keputusan CPD sudah Diterima menjadi Tidak Diterima.
Pada kutipan surat tertanggal 3 Juli 2024 tersebut berisi demikian: Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang juknis PPDB SMA, SMK dan SLB, hasil verifikasi lapangan, hasil monitoring/evaluasi oleh Tim Pengawasan PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, SPTJM yang telah ditandatangani di atas materai oleh orang tua PDB (Peserta Didik Baru) dan hasil Rapat Panitia PPDB SMA Negeri 1 Bekasi tanggal 3 Juli 2024, maka diputuskan status PDB tersebut di atas yang semula “DITERIMA” perlu didiskualifikasi dan dinyatakan menjadi “Tidak DITERIMA”.
“Tak terbayangkan bagaimana kesedihan yang dialami PDB dan orang tuanya ketika mendapatkan surat itu. Ironi nya lagi, kenapa hanya PDB itu saja, sementara kita tau, masih banyak PDB-PDB lain yang kita duga diterima karena kecurangan dan atau ketidak profesionalan panitia. Mereka (panitia PPDB SMAN 1) sepertinya lakukan tebang pilih terhadap CPD dan PDB. Seakan mereka melaksanakan suatu contoh penindakan bila CPD atau PDB lakukan kecurangan. Padahal dari awal juga terindikasi panitia lakukan tebang pilih ketika memverifikasi data CPD yang masuk loh,” ungkap Simare.
Masih kata dia, kiranya Inspektorat, Aparat Penegak Hukum (APH) serius lakukan penyelidikan atas kasus-kasus kecurangan PPDB di SMAN 1 Bekasi yang santer jadi buah bibir masyarakat Bekasi.
“Mari kita dorong agar Inspektorat Propinsi Jawa Barat dan APH dalam hal ini Polres Metro Kota Bekasi untuk mengungkap permasalahan PPDB yang terjadi. Kami yakinin banyak terjadi kecurangan pada even PPDB tahun lalu dan tahun sekarang. Yang mana kami bersama Ketua NCW Bekasi Raya baru-baru ini juga temui Kasintel Kejari Kota Bekasi, koordinasi terkait permasalahan PPDB di Bekasi,” pungkasnya. Bersambung… (Tim)
