Adalah suatu tindakan kerja yang sangat tidak professional yang diduga dilakukan oleh oknum BPN karena tidak mungkin ada tanah yang tidak bertuan sehingga harus ditulis NO NAME.
Penulis sebagai Ketua Umum JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan) sangat menyesalkan kejadian ini dan akan melaporkan langsung ke Menteri ATR BPN serta selanjutnya akan berkoordinasi ke Istana agar mendapatkan perhatian khusus dari pusat guna melakukan langkah strategis percepatan penyelesaian lahan Jalan Tol Seksi 3A dan 3B ini.
Penulis menegaskan bahwa JPKP yang selama ini terus giat membantu mensosialisasikan Program Kerja Strategis Presiden Jokowi di seluruh Indonesia dimana mendapatkan amanah langsung dari Presiden Jokowi untuk mengawal percepatan pembangunan. JPKN akan segera melakukan pemetaan dan pendataan seluruh potensi yang bisa atau sengaja menghambat kelancaraan pembangunan IKN, termasuk kinerja para pelaksana lapangan yang tidak profesional dan akan melaporkannya langsung kepada Presiden.
Contoh nyata yang siap dilaporkan ke Presiden saat ini adalah masalah lambatnya pembebasan lahan Jalan Tol IKN Seksi 3A dan 3B yang disinyalir menjadi permainan MAFIA yang bekerja sama dengan OKNUM PEJABAT terkait.
Bagaimana mungkin ada lahan tidak ada tuannya dan harus ditulis NO NAME kan, padahal diatasnya terdapat tanaman-tanaman tumbuh?, Itu sangat tidak masuk akal dan disinyalir kuat adalah langkah-langkah oknum untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian yang sekaligus menghambat proses pembangunan IKN yang artinya juga menghambat dan melawan niat baik Presiden Jokowi dalam melakukan percepatan.
Perlawanan ini jelas mengganggu jalannya pembangunan IKN sehingga oknum-oknum yang terlibat harus dibersihkan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait lahan garapan sudah jelas pengaturannya melalui PP 19 Thn 2021 dan Permen 19 Thn 2021 dan tinggal diimplementasikan saja di lapangan. Daftar nominasi tidak boleh kosong alias “NO NAME”. Jika pun bermasalah maka tinggal tulis dan jelaskan saja nama-nama pihak yang bermasalah tersebut sehingga sesegera mungkin bisa dipertemukan dan mediasi guna penyelesaian secara cepat dan transparan. Jangan ada yang ditutup-tutupi alias kompromi bawah tangan Oknum. Ada dugaan kuat daftar nominatif itu sengaja ditulis NO NAME oleh oknum BPN agar mafia tanah dengan mudahnya masuk mengganggu dan menyangga supaya upaya negosiasi dan damai semakin berlarut-larut dan akhirnya masyarakat terdampak menjadi lelah dan tak berdaya.
Penulis berkomitmen akan mengusulkan kepada MENTERI ATR BPN dan juga segera menghadap ke Presiden agar pejabat terkait segera di rotasi secara menyeluruh. Jadi bukan hanya Kepalanya saja, sehingga yang melanjutkan adalah benar-benar orang yang tidak memiliki konflik kepentingan selama ini. Yang di rotasi bukan hanya pucuk pimpinannya tapi justru harus merotasi pelaku lapangan yang selama ini justru menjadi sumber keresahan Masyarakat pemilik lahan.
