Memperkuat dugaan adanya intervensi yang dilakukan oknum pejabat di Kementeriaan itu, Jiffy menceritakan pada Rabu (23/2/2022) lalu ada pertemuan atas undangan Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Pembicaraan dilakukan dalam rangka membahas masalah lokasi tambang perusahaan yang diduga tumpang tindih.
Di tengah pembahasan, lanjut Jiffy, tanpa diduga ada Wamenkumham Edward Omar Sharif, yang mengaku hadir mewakili kepentingan salah satu perusahaan. “Indikasi kuat “permainan” yang dilakukan adalah demi untuk kepentingan PT BKP agar mendapatkan sejumlah lokasi tambang. “Dugaan ini dengan terpaksa harus kami sampaikan sebagai salah satu contoh dari dugaan penyelewengan kekuasaan itu,” bebernya.
“Atas dasar dan kepentingan apa seorang Wamenkumham hadir dalam pertemuan di Direktorat Minerba Kementeriaan ESDM dan terlibat dalam pembahasan permasalahan lokasi pertambangan pihak swasta,” tanyanya lagi dengan nada heran.
Jiffy mempertanyakan dalam kapasitas apa Dirjen Minerba ESDM mengundang Wamenkumham pada pertemuan di Ditjen Minerba terkait permasalahan pertambangan swasta itu. “Dalam kepentingan dan apa urgensinya?” ucapnya heran.
Dari kedua alasan itu, kata Jiffy, sudah cukup untuk mendapatkan indikasi kuat adanya dugaan intervensi kekuasaan yang terjadi pada Ditjen Minerba. “Kami menolak dengan tegas praktek-praktek yang demikian, sekaligus memohon dengan sangat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar kiranya dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dan melakukan evaluasi kinerja dari oknum yang saat ini memangku jabatan Menteri ESDM, Wamenkumham dan Dirjen Minerba demi terciptanya Pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat,” paparnya. (Red)
