POST KEADILAN – LAHAT – Pol PP Desa Kabupaten Lahat ada yang berusia 62 tahun ini tidak sesuai mengacu Permendagri 16/2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP secara umum mengatur empat substansi utama. Yaitu, Pengaturan SOP Satpol PP, Pembentukan petugas tindak internal (PTI), Pengaturan kode etik, dan Pembentukan Majelis Kode Etik.1 Des 2023
Mengingat, menurut regulasi dan aturan Perundang-Undangan, yaitu UU No 23 Tahun 2014 pasal 256 Ayat 1, disebutkan bahwa status dan kedudukan Satpol PP adalah PNS.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
Antara lain, warga negara Indonesia, berpenampilan menarik, pendidikan minimal SMA, menguasai bahasa Inggris pasif, sehat jasmani dan rohani, berkelakukan baik, tidak memiliki tato. Persyaratan lainnya, pelamar berumur minimal 19 tahun dan maksimal 30 tahun untuk laki-laki.
Sementara in pol PP Desa ada sudah berumur 60 lebih seperti diacara persemian PLTS di Desa Nanjungan postkeadian.com wawancara eksklusif salah satu petugas pol PP Desa dia mengaku mendapat honor sudah berjalan selama 9 bulan digaji Rp 1 juta dikirim melalui rekening dan usia beliau 62 tahun ” akunya
Sedangkan dalam aturan tidak memenuhi syarat dan ada yang tamat sekolah SD lucu lagi komandan regunya sudah tua 64 tahun mantan kades dan tim pemenangan salah satu calon pada pilkada 2018,
Anggaran honor Pol PP diambil APBD Lahat kalau untuk tupoksi dan SOP di setiap kecamatan sudah ada pol PP yaitu tramtip, ini hanya membiayai beban apbd lahat kalau dikalkulasi 408 pol PP Desa dan kelurahan Rp 4o8 juta harus dikeluarkan per bulan untuk membayar honor Pol PP Desa SE kabupaten lahat,
