Lanjut Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, secara AD/ART pak Moeldoko bukan sebagai kader dari Partai Demokrat dan di angkat menjadi ketua umum, dalam AD/ART minimal 5 tahun harus jadi kepengurusan dalam Partai Demokrat, dalam aturan AD/ART Partai Demokrat KLB bisa di gelar jika 2/3 dari DPD dan 50 % dari jumlah DPC hadir dan di setujui oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang saya dengar yang hadir di sana 34 DPC, jadi dasarnya apa dan tidak memenuhi persyaratan, ini tidak sah dan Ilegal,” kata H.Romli kepada wartawan ( 10/03/2021).
H.Romli menambahkan, kadernya dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, tidak ada yang menghadiri KLB tersebut, dan kemarin seluruh DPD dari 34 DPD Dan 514 DPC melakukan meeting zoom dengan DPP dan menyikapi bersama dari seluruh DPD dan DPC terkait KLB yang di gelar di Sumatera Utara, Ketum AHY dan kader Partai Demokrat sudah mendatangi Kemenkumham RI dan KPU RI, Selasa 09/03/2021,” terangnya.
Jadi menurut Kami DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi, KLB Partai Demokrat yang di gelar di Sumatera Utara tidak sah, iIegal dan inkonstitual kami menolak keras hasil dari KLB tersebut,” tegas H.Romli.
(Paulus/Red)
