Postkeadilan | Bogor, Prof Muhadjir Effendy M.A.P, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyatakan, jumlah angka penduduk miskin ekstrem nasional sebesar 42.411 jiwa. Oleh karena itu, menurutnya butuh upaya keras menuju nol persen kemiskinan ekstrim di tahun 2024.
“Hal ini membutuhkan kerjasama dan uluran tangan perguruan tinggi dengan inovasi dan pemikirannya,” ungkapnya dalam acara ‘Akademik Forum: Menuju Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2024’ hasil kerjasama Kemenko PMK dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University, bertempat di Gedung Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, (11/5).
Lebih lanjut, ia menyampaikan persentase penduduk miskin perkotaan di Indonesia pada September 2021 sebesar 7,60 persen, turun menjadi 7,50 persen pada Maret 2022. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin pedesaan juga mengalami penurunan dari 12,53 persen menjadi 12,29 persen. Adapun untuk wilayah pesisir persentasenya lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya, yakni mencapai 12,5 persen.
Rektor IPB University, Prof Arif Satria menuturkan komitmennya terus konsisten dalam membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
“Sejak dulu sampai sekarang, IPB University memiliki komitmen besar terhadap pengentasan kemiskinan. Bahkan, konsep garis kemiskinan di Indonesia pertama kali diinisiasi oleh Prof Sayogyo, Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian IPB University,” sebutnya.
Dalam kesempatan itu, Prof Arif juga mengurai sejumlah program IPB University yang dapat berperan dalam memberikan intervensi dalam penghapusan kemiskinan ekstrem. Di antaranya ialah Data Desa Presisi (DDP), Sekolah Peternakan Rakyat (SPR), One Village One CEO (OVOC), Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKNT) dan banyak lagi. “Sampai tahun 2022, IPB University sudah hadir di 4.200 desa di Indonesia. Artinya, 5,7 persen desa di Indonesia sudah diisi oleh program-program IPB University. Ini bagian dari upaya kita untuk terus menebar manfaat dengan terus menebar inovasi IPB University,” jelasnya.
Dekan FEM IPB University, Prof Nunung Nuryartono dalam acara itu menambahkan, Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Tiongkok dalam upaya mengentaskan kemiskinan. “Apabila belajar dari Tiongkok, salah satu yang dapat mengentaskan kemiskinan adalah dengan perubahan cara berpikir dan inovasi,” kata dia.
Untuk itu, ia mendorong mahasiswa dapat berperan menjadi penyuluh untuk mengubah mindset masyarakat tentang kemiskinan. “Ada 5.000 perguruan tinggi di seluruh Indonesia dengan sekitar tujuh juta mahasiswa, ” tandasnya.
Prof Nunung turut menegaskan pentingnya ruang kerjasama dalam menentukan sasaran kegiatan, apa saja bisa memberi kontribusi positif terhadap upaya penurunan kemiskinan. Selain itu, ia menyebut integrasi dari berbagai kebijakan juga menjadi hal yang tak kalah pentingnya. (IPB/dh/Rz/Bns)
