Kapolri: Fatwa MUI Cenderung Mempengaruhi Sistem Hukum

Jakarta, PostKeadilan – Dalam diskusi bertajuk ‘Fatwa MUI dan Hukum Positif’ di gedung PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/1), Kepala Kepolisian Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebut fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki pengaruh besar. Namun belakangan fatwa itu mengganggu Keamanan dan Ketertiban Nasional (Kabtibnas).
“Tapi yang menarik belakangan ini ketika fatwa MUI punya implikasi luas dan dapat menimbulkan dampak terhadap gangguan stabilitas Kamtibnas,” kata Tito.
Menurut Mantan Kapolda Metro Jaya ini, fatwa yang dikeluarkan MUI cenderung mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Hal itu merujuk pada fatwa larangan untuk menggunakan atribut Natal bagi karyawan beragama Islam.
Pasalnya, munculnya fatwa itu memicu berbagai gerakan, mulai dari sosialisasi di tempat publik hingga kekerasan di kafe.
“Atas nama sosialisasi tapi menimbulkan keresahan. Bahkan dianggap intoleransi mulai berkembang,” ujarnya.
Tito juga menyinggung sikap MUI soal dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dengan dikeluarkannya sikap MUI ini kata dia menjadi cikal bakal lahirnya kelompok Gerakan Masyarakat Pengawal Fatwa (GNPF) MUI.
Kelompok itu menggerakan masa dengan opininya bahwa Ahok menista agama. Padahal, kata dia, fatwa MUI bukan merupakan hukum positif yang disahkan oleh undang-undang.
“Kita lihat bagaimana sikap dan pandangan keagamaan membuat masyarakat jadi termobilisasi, muncul aksi, yang semuanya cukup banyak dipengaruhi keputusan MUI,” sebut Tito.
Tito menambahkan fenomena tersebut menunjukkan fatwa MUI bukan lagi dianggap suatu pandangan halal atau haram. Tapi juga mulai memunculkan dampak. Hal ini tak hanya berdampak pada situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, tapi juga mengancam kebhinekaan.
“Terutama ancaman yang sangat sensitif yaitu keagamaan. Karena latar belakang keagamaan didasarkan pandangan pada Tuhan,” tutup Tito. R0-1/BS