“Kami berdasarkan data-data yang di upload. Kalau sesuai, ya pasti masuk,” ujar salah satu Kepala SMA Negeri Kota Bekasi. Waktu itu, sang Kepala Sekolah tidak menerangkan bahwa pihaknya akan lakukan kunjungan ke alamat KK dan menyesuaikan dengan biodata Raport.
Maka dapat dibayangkan apa yang terjadi, tentu CPDB dan orang tuanya dipermasalahkan seperti cerita di atas.
“Jika benar panitia PPDB dan atau pihak sekolah jujur dalam melaksanakan tugas, kiranya pihak sekolah atau panitia juga bersedia buka data tentang peserta didik baru secara terbuka dan dapat diakses. Bahkan ke depan yang siswa diterima juga dibuka datanya. Biar adil dan bisa saling kontrol. Karena di sini andil dan wewenang panitia PPDB sangat besar untuk menentukan siswa yang diterima,” beber Herman, Ketua Investigasi NCW (Nasional Coruption Watch), Rabu (28/6/2023) siang.
Masih kata penggiat rusuwah ini, jangan pihak panitia yang kebanyakan dari guru beralih profesi menjadi ‘intel, ucapnya sembari bergarau.
“Nanti kita juga kan cari tau, apakah benar jujur mereka dalam kunjungan ke alamat KK itu semua?. Jika mereka tidak jujur, itu sama saja Munafik. Bak ‘Maling teriak Maling’ kan,” tudingnya.
Untuk Gubernur Jawa Barat dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, lanjut Herman. “Mohon dikaji ulang juknis Juklak PPDB yang ada, serta pecat oknum Kepala Sekolah atau panitia PPDB yang ‘munafik jika suatu hari kita temukan permainan atau kesalahan pada PPDB tahun ini. Mohon dicamkan ini,” pungkasnya. Bersambung… (Simare/Tim)
