Ia mengatakan, penyampaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi dapat disampaikan oleh pemohon informasi publik paling lambat 14 hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis atas surat keberatan pemohon informasi publik kepada PPID sebagai badan publik atau jangka waktu 30 hari kerja bagi PPID badan publik untuk memberikan tanggapan tertulis atas surat keberatan dari pemohon informasi publik.
”Kami ingatkan, agar dinas pendidikan dan sekolah dapat bekerjasama saat kami mengajukan permintaan informasi terkait data akurat siswa peserta pendaftaran penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Jika diabaikan, sebagaimana diatur dalam PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, dapat menimbulkan sengketa publik. Menurut hemat kami, pemantauan dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi juga proses yang partisipatif. Untuk itu, kami berharap Dinas Pendidikan Jawa Barat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama agar mampu melakukan inovasi layanan informasi. Salah satunya dengan mengandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat terkait hak mereka untuk mendapatkan informasi publik,” ujarnya.
Partisipasi masyarakat, lanjut Riswan, dapat meningkatkan kualitas layanan KIP di daerah. Selama ini, dia menilai masih banyak daerah yang tidak ada sengketa informasi publik seiring dengan rendahnya permintaan informasi dari pemerintah.
“Tidak perlu memikirkan PSI (Penyelesaian Sengketa Informasi), masyarakat kita sudah tahu bagaimana pemerintahan ini melayani. Soalnya ketika dicek tidak ada sengketa informasi, permintaan permohonan informasi juga rendah, seperti ada yang jualan tapi tidak laku. Kita seperti buka restoran, namun tidak ada yang jadi pembelinya,” pungkasnya.
Penulis : Tim
