“Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri. Setiap langkah, setiap keputusan, dan setiap tindakan yang saudara lakukan adalah cermin integritas lembaga. Jagalah kepercayaan rakyat, karena kepercayaan adalah modal utama bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas konstitusionalnya,” tegas Hermon Dekristo.
Selain kegiatan upacara Kajati juga menggelar kegiatan kuliah umum hari anti korupsi sedunia di Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang bertempat di Aula Pascasarjana Universitas Pasundan.
Dalam kegiatan tersebut hadir Wakajati Jabar Dr. Taufan Zakaria, S.H.,M.H., para Asisten, para Jaksa pada Kejati jabar, Ketua Umum Paguyuban Pasundan Prof. Dr. H.M.Didi Turmudzi, M.Si, Rektor Unpas Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E.,M.SC. para narasumber Dr. Hj. Rd. Dewi asri yustia, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan bidang pembelajaran, kemahasiswaan, alumni, agama, dan budaya fakultas hukum Unpas dan Dr. Sigid suseno, S.H.,M.hum selaku pengajar pada fakultas hukum Universitas Padjadjaran.
Kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi dan kolaborasi antara dunia akademik dan praktik penegakan hukum, yang dikemas dalam bentuk forum ilmiah dengan materi yang advanced dan up to date, sehingga mampu memberikan ruang penguatan pemahaman hukum bagi mahasiswa dan masyarakat
“Perguruan tinggi merupakan pilar strategis dalam pembangunan karakter bangsa. Disinilah nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kecintaan terhadap kebenaran ditempa. Diharapkan kepada para mahasiswa, kampus bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga arena pembentukan akhlak, etika publik, dan budaya hukum yang sehat. Oleh karena itu, dunia akademik memiliki peran sangat penting dalam menciptakan generasi yang mampu menjadi benteng utama dalam upaya pencegahan korupsi,” tutur Hermon Dekristo pada kuliah umumnya.
Dalam konteks tersebut, Kajati memandang bahwa integritas harus menjadi identitas utama civitas akademika.
“Perguruan tinggi harus terus menjadi pusat pemikiran kritis dan laboratorium gagasan antikorupsi yang melahirkan kajian ilmiah, riset kebijakan, serta rekomendasi strategis bagi pemerintah dan penegak hukum,” ujar dia.
Masih kata Kajati, pemikiran akademik yang objektif, jernih, dan bebas dari kepentingan menjadi fondasi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.
SELANJUTNYA DI HALAMAN 3
