Jakarta, PostKeadilan – Pasca Rakernas I Nasional Corruption Watch (NCW) di Puncak Bogor pekan lalu, NCW adakan jumpa pers di kawasan Senayan Jakarta Pusat, Selasa (26/12/2017). Temu pers tersebut, NCW minta Presiden Joko Widodo membentuk badan khusus (bansus) untuk melakukan pengawasan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
Menurut NCW, dalam praktiknya belum ada yang mengawasi lembaga tersebut. “Hal ini agar tidak terdapat penyelewengan maupun manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu,” kata Ketua Umum NCW, Syaiful Nazar. .
“Kami meminta Presiden Joko Widodo agar segera membentuk badan khusus atau satuan tugas khusus dalam rangka optimalisasi pengawasan dan keamanan hak-hak negara di bidang Pabean dan Cukai,” tegas Syaiful.
Menurut dia, pembentukan badan tersebut akan membantu Bea dan Cukai dalam rangka mengoptimalkan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor maupun komoditi-komoditi tertentu yang diproduksi dalam negeri agar berjalan mulus masuk ke kas negara.
“Selama ini pengawasan hanya dilakukan oleh jajaran Bea dan Cukai sehingga rentan terhadap manipulasi dan penyelewengan,” imbuhnya.
NCW juga mengusulkan agar inspektorat atau Kepatuhan Internal (KI) diangkat dan diberi tanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga kinerja pengawasan menjadi lebih baik.
Pasalnya, Bea dan Cukai sampai saat ini masih dianggap sebagai garda terdepan bangsa untuk mengawasi barang yang masuk maupun keluar.
Bahkan, NCW juga mendorong adanya sanksi terhadap oknum pegawai atau pejabat Bea dan Cukai apabila terbukti menyalahgunakan tugas atau jabatannya.
Sanksi tersebut harus diberikan dengan tegas seperti diberhentikan tidak hormat, tidak ditempatkan lagi, dan dimutasikan ke instansi lain.
Berikut Rilis NCW:
1. Nasional Corruption Watch (NCW) mengusulkan kepada Presiden RI, Ir. Joko Widodo agar memerintahkan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani segera melakukan reformasi secara menyeluruh dan berkesinambungan ditubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Nasional Corruption Watch (NCW) juga meminta Presiden RI, Ir. Joko Widodo agar segera membentuk Badan Khusus atau Satuan Tugas Khusus dalam rangka optimalisasi pengawasan dan pengamanan hak-hak negara dibidang Pabean dan Cukai.
3. Nasional Corruption Watch (NCW) mengajukan permintaan kepada Menteri Keuangan, agarvsegera mengganti Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi.
(Tim PK Jkrt)
