Bekasi, PostKeadilan – Hiruk pikhttps://youtu.be/0uAahEDr6Couk kecurangan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) tahun 2023 di SMA Negeri se-Kota Bekasi, kini tengah didalami Nasional Coruption Watch (NCW).
Pada pertemuan dengan awak media ini, Ketua Investigasi NCW, Herman PS akui Tim nya telah mempersiapkan data-data dugaan manipulasi data alamat palsu para peserta didik baru yang diterima dan atau divalidasi oknum panitia PPDB.
“Untuk Jalur Zonasi, banyak laporan dan aduan masyarakat kepada kita. Semisal perpindahan alamat KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Pengenal) serta biodata Raport Siswa. Kebanyakan NIK nya sesuai alamat yang telah dipindahkan ke dekat sekolah. Namun tahun pembuatan KK nya tidak sesuai dengan SOP PPDB, yakni usia KK setahun atau lebih. Ironinya, bisa terverifikasi oleh pihak Panitia. Kita menduga, ada ‘kongkalikong’ nih antara Panitia PPDB dengan oknum,” kata Herman, Minggu (23/7/2023) siang.
Kesemuanya itu, lanjut Herman. Mudah dibuktikan bilamana pihak Panitia berlaku JUJUR telah melakukan tugas sesuai Juknis, Juklak, SOP nya.
“Mereka (panitia PPDB) itu orang pintar. Orang terpilih karena intelektualitasnya. Kayak di SMAN 1, SMAN 2 Kota Bekasi. Pihak panitia jeli dan mengetahui mana data di upload/input CPD (Calon Peserta Didik) yang benar dan mana yang palsu. Tapi anehnya, puluhan bahkan ratusan mungkin, data yang palsu tervalidasi juga. Disinilah muncul asumsi terjadi kongkalikong,” bebernya.
Disamping itu, lanjut dia. Banyak sekolah menyiapkan ‘bangku kosong’.
“Di SMAN 2, kuota online 425. Agar genap 12 Rombel = 432, lalu 7 siswa masuk dri mana?. Demikian di SMAN 18, kuota online 351. Sepuluh rombel berarti kan 360. Kenapa di online tertulis kuota 351? Apakah 9 lagi di sebut ‘bangku kosong’ dan diperuntukkan buat CPDB yang dari mana?” ulang Herman seperti pada pemberitaan sebelumnya (baca: ‘Kecurangan’ Panitia PPDB SMAN Terjadi Di Bekasi, Walikota: Banyak Terjadi Di Sekolah Unggulan).
