Ditempat terpisah, Ketua Nasional Coruption Watch (NCW), Herman PS, S.Pd menyesalkan keputusan Pj Walikota Bekasi sedemikian.
Menurut Herman, Pj Walikota mencoba menghindar dari persoalan dugaan kecurangan PPDB, pelanggaran aturan yang telah ditetapkan namun dilanggar sendiri serta indikasi Penyalahgunaan Jabatan demi kepentingan pribadi dan atau sekelompok saja.
“Jangan pura-pura baik lah. Kalau mau Adil, siswa ‘Titipan Oknum’ pejabat itu saja dibatalkan dan dihimbau ke sekolah swasta. Jangan siswa yang dekat rumahnya ke sekolah negeri, malah di suruh ke sekolah swasta yang jauh dari rumah. Lumayan juga ongkos tiap harinya,” ujar Herman, Sabtu (27/7/2024) sore).
Masih kata Herman, disamping jauh dari rumah, mengenai minat bersekolah Negeri masih menjadi prioritas.
“Belum lagi mengenai pungutan yang terjadi di sekolah swasta. Baju seragam dan sebagainya. Apakah Pemkot memang benar atau tidak untuk membantu dan jaminan urusan tidak ribet, siapa yang jamin.?,” beber pimpinan anti rasuha ini.
“Siswa ‘Titipan Oknum’ Itu Saja Ke Swasta,” pungkasnya. (Simare)
