Masih kata Presiden Jokowi, ke depannya Indonesia memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif dan efisien sekaligus akuntabel dan bebas korupsi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan kecepatan dan transparansi harus berjalan secara bersamaan dan saling menguatkan. Namun begitu Presiden mengaku, menjalankan kedua hal tersebut secara bersama-sama tidak mudah.
Pemerintah, kata Jokowi terus berusaha menyinkronkan regulasi secara terus-menerus. Ia bahkan mengaku pemerintah siap mendengarkan aspirasi dari publik jika isi omnibus law tidak sesuai kebutuhan publik. “Kami akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan. Dan jika bapak ibu menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini berikan masukan kepada saya,” tutupnya. (Red)
