Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan segera melanjutkan masalah ini dan keluhan warga ke APH Ini sudah jelas mengkakangi peraturan SKB tiga menteri
Untuk itu pihaknya meminta agar kejaksaan ( Kejari ) kabupaten Bogor dan inspektorat segera memanggil oknum kepala desa yang sudah melakukan pungli
Sesuai aturan dan melanggar hukum UU tindak pidana adalah salah satu tindakan melawan hukum yang diatur dalam undang undang no 31 tahun 1999 junto no 22 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi apalagi adanya pungutan liar merupakan yang harus di berantas ( extra ordinary crime)
LSM perkasa korda kabupaten Bogor dalam UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi peraturan presiden no 87 tahun 2016 tentang satuan tugas tidak ada lagi biaya di luar ketentuan pungli merupakan sebuah pelanggaran hukum yang diatur dalam KUHP pada pasal 368 KUHP menyatakan barang siapa dengan maksud untuk meraup keuntungan diri sendiri atau orang lain dengan sengaja secara melawan hukum ancaman untuk memberikan sebagian milik atau karena terpaksa dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun ( 9 ) tahun . ( Nurbaeti )
