PAKPAK BHARAT-POST Keadilan. Setelah adanya laporan masyarakat dan berita yg beredar terkait dugaan Dirut BUMDES yang menyalahi wewenang dan aturan yg menyangkut penggunaan anggaran BUMDES desa perduhapen kecamatan kerajaan kabupaten Pakpak Bharat tahun 2025 yg di luncurkan 20% dari dana desa sebesar Rp 130.000.000 menuai konflik, karena tidak sesuai hasil kesepakatan awal, sehingga pemerintah desa melakukan rapat Musyawarah Perubahan APBDesa BUMDES ,Jumat (24/10)
Hadir dalam acara ini,ketua BPD,kepala desa pengurus BUMDES,tokoh masyarakat,anggota kelompok tani,Babinsa ,pendamping desa ,pmd,dan insan pers. Dalam acara ini,ketua BPD Sarma Berutu menyampaikanbagai
kan dana hibah,itu makanya saya mengharap agar tidak ada lagi masalah ke depannya,tegasnya sekaligus membuka awal acara rapat ini
Kepala desa perduhapen Sahmadin Bancin menjelaskan,bahwa berita yg sudah saya baca menekan kan kepada Dirut BUMDES ,bahwa berita tersebut isinya bukan melaporkan tapi untuk menjelaskan,
maka dari itu saya mengharap agar Dirut BUMDES lebih transparan ,karena awalnya kesepakatan dana BUMDES di gunakan untuk Ketapang, penanaman cabai dan jagung beralih ke peternakan,sehingga terjadi masalah terhadap masyarakat,karena segala bentuk keuangan negara harus bisa di pertanggung jawabkan karena keseluruhan itu berdasarkan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,sebutnya.
Kepala dinas pmd Robincen kabeakan yg di wakili oleh anggota Dapid manik juga memberikan keterangan,bahwa perubahan itu memang karena adanya pertimbangan pertimbangan bisnis,dan pemerintah hanya di perkenankan memungut pajak dan retribusi,dan kami harapkan hasil ini membuat keberhasilan bersama,sehingga hasil dari rapat ini dapat berjalan dengan baik.
Direktur BUMDES A.Sinamo mejelaskan bahwa masyarakat pernah menyampaikan untuk dana BUMDES tahun 2025 di gunakan untuk Ketapang penanaman cabai dan jagung,tapi tidak saya jalankan,meningat pengalaman saya yg sudah lakukan untuk menanam jagung mempunyai dampak yg negatif ,yaitu hama ,itu la makanya saya berinisiatif sendiri di alihkan untuk peternakan ayam telur,sehingga saya mengusulkan kepada pemerintah desa agar melakukan musyawarah desa untuk perubahan APBDes,,dan saya meminta maaf dalam hal ini,sebutnya.
Pengurus kelompok tani Bangun” setahu saya pak sampai saat ini tidak ada pak yg melaporkan Dirut BUMDES,bahkan saya di tekan oleh masyarakat dan anggota kelompok,bahwa masyarakat keberatan sehingga kami memberikan bukti melalui sepucuk surat dan di tandatangani tanpa adanya rekayasa.
Yg kami sesalkan kepada Dirut BUMDES tidak adanya rapat Musyawarah dan tidak sesuai dari hasil kesepakatan awal untuk penanaman cabai dan jagung,itu makanya terjadinya masalah di desa kami,lanjutnya.
Mirisnya! Dalam hal tanya jawab ,pengurus kelompok tani beserta anggota BPD ricuh adu mulut menimbulkan ketegangan dalam rapat.
” Usut tuntas secepatnya dana BUMDES tahun 2022″ sampai saat ini belum jelas arahnya,,tegas tokoh masyarakat.
Di akhir acara melalui kesepakatan bersama memutus kan bahwa anggaran BUMDES tahun 2025 di sepakati sesuai dengan kesepakatan awal untuk Ketapang, penanaman cabai dan jagung,,,,( Parulian)
