Sejumlah Elemen Masyarakat Bekasi Laporkan CPDB Yang Belum Bersekolah Ke Kemendikbud

PostKeadilan – Sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Bekasi laporkan calon pesrta didik baru (CPDB) SMA yang belum bersekolah ke Kemendikbud, Selasa (15/8/2017).
Hal ini dilakukan karena tidak adanya kejelasan dan kepastian bagaimana CPDB yang belum bersekolah itu untuk dapat bersekolah. “Animo orang tua siswa dan atau siswanya sendiri agar dapat diterima bersekolah di sekolah negeri, masih sangat besar. Namun pihak Dinas Pendidikan Propinsi atau pun para Kepala Sekolah negeri khususnya di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ini terkesan lamban menangani permasalahan yang ada,” kata Fernando salah seorang peserta yang tergabung dalam Forum Peduli Pendidikan Anak Bangsa (FP2AB) Kab. Bekasi, Selasa (15/8/2017).
“Berdasarkan informasi yang kami himpun, sosialisasi mengenai PPDB Propinsi Jawa Barat tahun ini belum maksimal hingga mengakibatkan banyak siswa menjadi korban tidak bersekolah,” imbuhnya.

Penjelasan Ketua Umum Leppansi itu, dia bersama rekan-rekan yang tergabung dalam FP2AB telah lakukan audensi kepada Kepala Sekolah hingga Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi. Yang kesemuanya tidak menghasilkan karena hingga berita terbit, CPDB belum bersekolah juga.
“Stake holder pendidikan Propinsi sudah kami temui, mereka terkesan buang badan,” tuding Marius, Ketua LSM LP2TRI yang juga bergabung dalam FP2AB Kab.Bekasi.
Keterangan Marius, sudah temui Ketua Dewan Pendidikan Propinsi, Bambang, Kepala Dinas Ahmad Hadadi, Kasubag Umum Dinas Pendidikan Propinsi, Muliana dan Kasi Kesiswaan SMA, Wiwin. Dalam hal pertemuan, FP2AB mengajukan permohonan dibukanya 2 rombel di SMAN 1 Tambun Selatan Kab. Bekasi.
“Sebelum ke Bandung, kami telah temui Kepala Sekolah SMAN 1 Tamsel, ibu Endang,” celetuk Indra, Ketua LP Tipikor yang juga ikut bergabung di FP2AB.
Dalam pertemuan, Endang yang didampingi Ketua MKKS SMA, Madasar menyampaikan akan menerima jika pihak dinas menyetujui. “Saya ini apalah, hanya bawahan yang mengikuti apa kata dinas. Jadi silahkan ajukan ke dinas. Apa kata dinas, ya saya jalankan,” ujar Endang di SMAN 1 Tamsel Kamis (3/8/2017) itu.
Keesokan hari, Jumat (4/8/2017) FP2AB serahkan surat permohonan ke kantor Dinas Propinsi Jawa Barat yang diterima Kasubag Umum Pendidikan, Muliana, serta serahkan surat tersebut kepada Ketua Dewan Pendidikan, Bambang.
“Saya akan buat rekom kepada Kepala Sekolah agar para siswa ini segeraditerima, melalui SMA Terbuka. Kita minta nanti KBM berjalan 5 hari,” ucap Bambang diruang kantornya, Bandung, Jumat (4/8/2017).
Selasa (8/8/2017) FP2AB kembali temui Bambang. Seharian di tunggu,dikantornya, batang hidung Bambang tidak keliahatan juga. Melalui WA, bambang SMS demikian: ‘Pa td sudah kami bicara dg pYesa kabid sma, blio paham utk sekolah terbuka sudah Ok, acc.. Jika berkenan ketemu dan surat dari belio ditunggu diruang kerjanya.. Sementara sy masih lanjut keteuan dg Irjen did ago..’
Di turuti sesuai sms Bambang, FP2AB menginformasikan bahwa Yesa tak berada di kantornya. ‘ohh iya ke kasi ke siswaannya bu Wiwin’ balas Bambang via SMS di WA nya.
Dalam pencarian Wiwin, FP2AB bertemu dengan Kepala Dinas Ahmad Hadadi yang sedang menuju kendaraan mobilnya. “Sebentar, saya akan kembali,” ucap Ahmad singkat.
Berketepatan pembahasan a lot FP2AB dengan Wiwin, muncul Ahmad. “Ibu segera buatkan surat pertemuan ke Irjen (Kemendikbud), Cyber Pungli, Kepala Sekolah dan pihak-pihak yang terkait dengan surat ini. Tolong di segerakan ya,” perintah Ahmad kepada Wiwin Selasa (8/8/017) sore itu.
Esok sore, Rabu (9/8/2017) dipertanyakan kepada Wiwin tentang progresnya melalui nomor WA milik Wiwin, demikian sms Wiwin: ‘Sore..Bang. Rencana pertemuan hr jum’at pkl 13.00, undangan nanti sysharekan via WA’.
‘Malam.. Bang. Bang kami mohon maaf tadi sore sktr pkl 17.00 lebih, sy konfirmasi ke pihak Irjen.. ternyata org Irjennyatdk bias hadir.. sehingga kami mohon maaf utk hr jum’at rptnya diundur s.p nunggu kbr dr Org Irjen. In shaa Alloh nanti klo sdh dpt kbr.. kami kbrkan pd Abang y. Tks.. dan mohon maaf..’
Kemudian, Kamis (10/8/2017) Bang maaf tadi sy ijin minta nmr telp Pa Kabid utk di sharekan ..ke Abang namun tdk diijinkan..trs ini ada sms dr Pa Kabid stlh koordinasi dgn ibu Endang selaku Kepsek 1 Tamsel. Tks.. mohon maaf..,’ ‘sdh di diskusikan kemarin dgn bu ending kepseknya.. dan penyelesaiannya, sama bu ending saja.,’
Endang yang ketika Jumat (11/8/2017) pagi itu bersama pengawas sekolah, Rojali sebut akan segera di buka SMA Terbuka yang menginduk ke SMAN 1 Tamsel. Hal pertanyaan kenapa penerimaan PPDB kelas X hanya 10 rombel tidak di optimalkan 12 rombel, dijawab tidak memiliki ruang kelas.
“Kebijakan pemerintah yang telah ditandatangani Kepala Dinas Propinsi berdasarkan quota yang diusulkan oleh sekolah, titik itu saja. Misalnya kenapa sekolah mengusulkan 10, tidak12, karena keterbatasan lokasi kita. Arena belajar kaitan dengan lab itu tidak boleh digunakan untuk suasana belajar yang berkaitan dengan KBM, itu aturannya. Klo kami pakai nilai akreditasi kita bias menurun karena lab nya dianggap tidak ada bias E langsung,” kilah Rojali.
Sementara hari-hari sebelumnya, hasli investigasi dan monitoring FP2AB, ada 2 ruang kelas kosong di SMA tersebut. Namun pasca dipertanyakan pada Jumat (11/8/2017) itu, keesokannya 1 ruang kelas yang dimaksud ‘disulap’ berisi gudang alat2 musik dan kelas lainnya di isi ruang KBM.
Dipertanyakan kembali tentang kesiapan SMA Terbuka, Selasa (15/8/2017) pagi, Rojali marah-marah. “Bapak jangan paksakan kami. Mana siswa nya.?,” ujar Rojali bernada kencang. Di beritahu sudah ada dan kini sedang berada di ruang wakil kepala sekolah, Rojali pun berlalu ke ruangan yang disebut.
Yang nyata ada orang tua siswa dan siswa yang ingin memperoleh keterangan tentang SMA Terbuka. Menurut pengakuan para orang tua CPD, pihak sekolah sebut KBM berjalan hanya 2 hari saja. “Iya, tadi dijelaskan ke kami jika 5 hari, akan dilakukan pungutan. Belajarnya juga katanya bukan di SMA 1.. diluar. Tak tahu dimana katanya.. Tidak jelas itu bagaimana,” ujar salah seorang orang tua CPD kepada FP2AB.
“Terus katanya, ini berjalan hingga kelas 12. Sekolah apa an itu.? “ ketus orang tua lainnya meninggalkan sekolah Selasa (15/8/2017).
Siang itu juga, sejumlah orang tua murid bersama LSM dan wartawan serta para elemen masyrakat yang peduli hal demikian geruduk Kantor Kemendikbud. Pihak Kemendikbud kaget ketika mengetahui kejadian yang ada. “Laporan kepada kami, dikatakan sudah kondusif. Ternyata masih ada seperti ini. Padahal sudah dijelaskan melalui surat edaran Kemndikbud No. 3 Tahun 2017. Kami harap kita sabar dan kami akan segera turun lapangan,” sebut para pihak Kemendikbud yang menerima pertemuan itu senada.
Seminggu sebelumnya, Irjen Kemendikbud Daryanto menyampaikan catatan penting guna perbaikan PDDB seluruh jenjang pada masa mendatang.

Daryanto menyebut pelaksanaan PPDB di Jabar harus dievalusi. Tujuannya tak lain demi pelaksanaan PPDB sesuai prosedur. Ragam permasalahan seperti laporan dugaan penyimpangan dan praktik pungutan liar (pungli) yang menyeruak pada PPDB 2017, menurutnya segera diteliti dan dianalisis Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.

“Kita harus solutif. Jangan melihat atau berkutat pada problem saja. Garapan ke depan, ya diperbaiki,” ujar Daryanto usai menghadiri workshop bertajuk ‘Deseminasi Hasil Pemantauan PPDB 2017 Jabar’ yang digelar Ombudsman Jabar di Hotel Nexa, Jalan Supratman, Kota Bandung, Selasa (8/8/2017). Bersambung…… Tim