Jakarta | Postkeadilan – Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Implementasi Pendidikan Antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah, yang berlangsung di di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (6/2).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyatakan bahwa, kepala daerah menjadi leading sektor untuk pendidikan antikorupsi di daerahnya masing-masing. Untuk itu para kepala daerah harus memiliki komitmen dan pengawasan konsep yang kuat agar budaya antikorupsi bisa terwujud.
Menurut Tito, pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi kunci terciptanya masyarakat dan pemerintahan yang juga antikorupsi, juga menjadi senjata untuk mengurangi tindakan kejahatan.
“Karena keberhasilan penegakan hukum adalah bukan dihitung dari banyaknya yang masuk penjara karena melanggar hukum, tetapi dari sedikit atau tidak ada lagi orang yang melakukan pelanggaran hukum termasuk melakukan tindakan korupsi,” ungkap Tito.
Lanjut Menteri Dalam Negeri, selain penindakan juga harus memperkuat pencegahan dan pendidikan antikorupsi sejak dini dimulai dari lingkungan sekolah PAUD, TK dan SD sebagai wujud komitmen menciptakan gerakan antikorupsi di Indonesia.
