Bekasi, Postkeadilan Pemerintah melalui berbagai kementerian telah berupaya melakukan pemerataan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun dengan kondisi geografi yang begitu luas dan medan yang sulit, pembangunan tidak dapat dilaksanakan secara simultan atau bersamaan. Keadaan inilah yang secara tidak langsung akan menimbulkan kesenjangan antar daerah khususnya di daerah-daerah pinggiran dan daerah terpencil.
Pemerataan pembangunan tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja, tetapi butuh peran serta dari seluruh komponen bangsa. TNI melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-106 tahun 2019 yang bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah wujud nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui TMMD, TNI akan membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita nasional memajukan kesejahteraan masyarakat agar terjadi kesetaraan antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil dan pinggiran serta kesenjangan sosial dapat terhapuskan”, demikian penuturan Kapendam IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto, S.I.P., M.A.P. di sela-sela kegiatan rutin di Kantor Pendam IV/Diponegoro, Rabu (30/10/2019).
Lebih jauh disampaikan, pembangunan sarana fisik berupa pembangunan jalan, gorong-gorong, talud, rumah tidak layak huni (RTLH), fasilitas mandi cuci dan kakus (MCK), pembuatan bak penampungan air dan yang lainnya adalah contoh konkrit untuk mewujudkan kesetaraan dan menghapus kesenjangan. Belum lagi dengan pembagunan non fisik berupa penyuluhan pertanian dan peternakan, penyuluhan kesehatan, pelatihan keterampilan wirausaha dan sebagainya. Semua dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan dan menghapus kesenjangan.
“Dengan memiliki akses jalan yang memadahi, maka aktifitas masyarakat dapat lebih lancar. Dengan memiliki rumah layak huni dan memiliki MCK yang memadahi maka tingkat kesehatan dan produktifitas masyarakat meningkat. Demikian pula dengan berbagai penyuluhan dan pelatihan yang diberikan semata-mata untuk menambah wawasan dan membuka peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”, ungkap Kapendam.
TMMD Reguler ke 106 tahun 2019 di wilayah Kodam IV/Diponegoro sendiri memiliki sasaran fisik berupa pembangunan jalan sepanjang 5,95 KM, pembangunan gorong-gorong 5 unit, RTLH 45 unit, pembangunan talud lebih kurang 750 M, pembuatan jamban keluarga sebanyak 25 unit.
Sedangkan kegiatan non fisik yang disasar Satgas TMMD diantaranya penyuluhan pertanian, peternakan, perkebunan, kesehatan, bahaya narkoba dan teroris, penanggulangan bencana alam (Gulcal), pelayanan KB dan kesehatan, pelatihan ketrampilan dan wira usaha, pasar murah dan yang tak kalah penting adalah penyuluhan tentang penggunaan dan pemeliharaan sarana fisik pasca TMMD.
“Apa yang telah dibangun sepenuhnya diberikan untuk kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu penggunaan dan pemeliharaanya juga menjadi tanggung jawab masyarakat”, pungkas Kapendam.(lenny)
