Humbahas-Postkeadilan. Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Yunita Rebekka Marbun, SH, MAP menghadiri rapat kerja bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Maruarar Sirait di ruang kerja Menteri PKP, Kamis 31 Juli 2025 membahas program 3 juta rumah.
Dalam kegiatan rapat kerja tersebut, Wakil Bupati Humbahas didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Humbahas Anggiat Simanullang, ST serta Kepala Bidang Perumahan. Turut juga hadir Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sabam Rajagukguk, Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Bupati Samosir Vandiko T. Gultom, ST dan Bupati Toba Effendi Napitupulu, SE.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan Program Nasional 3 Juta Rumah. Sinergi tersebut diharapkan dapat terwujud melalui optimalisasi pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa dan kontribusi dari pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, Menteri PKP juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 akan mengalokasikan anggaran untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Humbang Hasundutan melalui program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS).
Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebekka Marbun, SH, MAP menyampaikan harapannya kepada Menteri PKP, kiranya alokasi anggaran untuk penanganan RTLH di Kabupaten Humbahas dapat ditingkatkan pada tahun 2026. Harapan dan permohonan ini disampaikan sebab adanya sebanyak 5.870 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
