Batanghari – Postkeadilan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Batanghari, M. Jaafar mengatakan selama tahun 2021 ada sembilan peraturan daerah (Perda) telah disahkan sebagai wujud sinergitas legislatif dan eksekutif.
“DPRD Batanghari tahun lalu telah mengesahkan sembilan Perda demi kemaslahatan masyarakat daerah ini,” kata Jaafar saat dikonfirmasi
Politisi partai Golkar berujar sembilan aturan ini meliputi; Perda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2024, Perda tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19, Perda tentang anggaran dan pendapatan belanja daerah tahun 2022.
“Selanjutnya ada Perda tentang perubahan atas anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Batanghari tahun 2021, Perda tentang penambahan dan pernyataan modal Pemkab Batanghari kepada Bank Pembangunan Daerah Jambi,” ucapnya.
Anggota legislatif tiga periode daerah pemilihan (Dapil) Batanghari 4 (Mersam-Maro Sebo Ulu) berkata, Perda selanjutnya tentang pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Lalu ada lagi Perda tentang pengelolaan keuangan daerah, Perda tentang penyelenggaraan perhubungan.
“Terakhir adalah Perda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Batanghari Nomor 5 tahun 2019 tentang retribusi perizinan tertentu,” ujarnya.
Menurut dia Perda tentang RPJMD tahun 2021-2024 begitu dekat masyarakat karena berkaitan dengan visi misi Bupati Muhammad Fadhil Arief (MFA) dan Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar.
“RPJMD 2021-2024 dituangkan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat karena berhubungan dengan program. Artinya program-program yang sudah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati,” katanya.
Dari 36 program Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Perda tersebut harus dimasukkan karena berhubungan dengan anggaran. Jika hal itu tidak dimasukkan, kata Jaafar berarti menyalahi RPJMD yang ada.
“RPJMD kita anggap penting karena ada 36 visi misi yang berkaitan dengan anggaran. Salah satu contohnya ada program dokter tangguh yang harus dilaksanakan pada tahun 2022,” ucapnya.
