Belanja modal adalah faktor kunci untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah dan penurunan serapan belanja modal. Dalam pandangan umum itu, Fraksi Nasdem mengusulkan prioritas perbaikan pada sejumlah jalan vital yang harus segera diatasi termasuk infrastruktur pendidikan.
Fraksi Nasdem mendorong agar Silpa Rp32.134.112.123,61 dapat digunakan untuk mendanai program-program yang mendukung pelestarian hutan dan pengelolaan alam secara lebih serius dan bertanggungjawab.
Terkait dengan pembiayaan, Fraksi Nasdem mengapresiasi realisasi pembiayaan yang sangat tinggi mencapai 99,99%. Namun demikian, agar penggunaan dana sisa lebih anggaran (silpa) dapat diarahkan dengan bijak untuk mendanai program-program yang mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Pandangan Umum Fraksi Persatuan Indonesia, terkait pendapatan daerah, anggaran pendapatan 2024 sebesar Rp1.033.577.144.507,00 dengan realisasi Rp1.006.064.472.134,63 atau 97,34%. Meskipun realisasinya cukup tinggi, namun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp3.888.179.961,00 atau 0,38%.
Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan dalam optimalisasi sumber pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus. Terkait belanja daerah, anggarannya sebesar Rp1.078.604.312.954,00 dengan realisasi Rp1.018.955.758.458,00 atau sebesar 94,47%. Terdapat penurunan realisasi belanja Rp 26.332.350.862,00 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas antara perencanaan dan implementasi anggaran yang patut menjadi perhatian serius.
Terkait PAD 2024, realisasi Rp70.800.981.508,63 atau 85,45% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp82.853.322.600,00. Fraksi Perindo juga mencermati realisasi keuangan daerah 2024 menunjukkan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) sebesar Rp32.134.112.260,62.
Angka ini merupakan selisih antara realiasasi pendapatan dan pembiayaan dengan realisasi belanja daerah. Terbentuknya silpa dalam jumlah yang signifikan merupakan indikasi adanya program yang tidak terealisasi secara optimal.
Namun demikian, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran, dinilai bahwa substansi pertanggungjawaban pelaksaaan APBD 2024 telah memenuhi ketentuan formal dan mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang semakin membaik.
Pandangan Umum Fraksi Gerindra, meminta Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan untuk meningkatkan PAD, agar target di tahun 2025-2026 bisa mencapai Rp 100 miliar.
Mengharapkan peran pemerintah agar lebih intens dan nyata dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan. Kemudian menjalankan program prioritas Presiden, salah satunya pencapaian swasembada pangan, koperasi merah putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG), karena program ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian meminta Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan supaya lebih intens melakukan lobbi ke pemerintah provinsi dan pusat untuk mengejar program-program yang ada, supaya masuk ke Kabupaten Humbang Hasundutan.
Pandangan Umum Fraksi Gabungan, bahwa pada pos realisasi PAD hanya mencapai 85,46% dari anggaran yaitu Rp70.800.981.508,63 dari target Rp82.853.322.600,00. Secara spesifik, pendapatan retribusi daerah terealisasi 76,98% dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya 69,70%. Ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap potensi dan strategi peningkatan PAD.
Mencermati realisasi belanja daerah 2024 ……
