Jakarta, PostKeadilan – Menanggapi peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oknum ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang ramai dibicarakan publik, Ketua BPK Isma Yatun memberi penjelasan bahwa BPK secara institusi mendukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“BPK dan KPK selalu bersinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih
baik dan lebih akuntabel dengan bersama menjadi garda terdepan dalam combating corruption di negara Indonesia ini. Untuk itu kami mendukung upaya penegakan integritas, independensi, dan profesionalisme. Dan kami telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini yang dapat menjadi deterrent effect yang melanggar,” kata Isma Yatun melalui siaran Pers tertulisnya, Rabu (27/4/2022).
Ia menyatakan sangat prihatin dengan kejadian terkini yang turut melibatkan pegawai BPK.
“Ini menjadi pukulan berat bagi BPK sekaligus advance warning bagi institusi BPK RI bahwa
langkah untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya membutuhkan ketangguhan dan dukungan semua pihak,” ujarnya.
Sejatinya, lanjut Isma. BPK selalu berkomitmen menegakkan nilai dasar BPK yaitu integritas,
independensi, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK. Nilai tersebut
menjadi landasan institusi BPK dan dilaksanakan oleh setiap individu BPK.
“Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat. Demikian juga dengan staf pemeriksa untuk kasus terkait. Kami juga akan memproses seluruh pegawai yang diduga terlibat sesuai ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK,” tegas dia.
MKKE merupakan suatu mekanisme untuk menegakkan kode etik
BPK sebagai upaya BPK bebas dan mandiri sesuai amanat UUD 1945.
Berita sebelumnya, Tim KPK menggelar OTT pada Selasa (26/4/2022) hingga Rabu pagi (27/4/2022). Tim menggelar operasi senyap di daerah Bogor, Jawa Barat.
