Bekasi, PostKeadilan – Pungutan liar tidak hanya terjadi di jalanan. Di sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal nyatanya masih ditemui kasus pungli dengan berbagai alasan.
Semisal kasus dugaan Pungli di SMAN 17 Kota Bekasi yang tengah disoroti LSM serta elemen masyarakat lainnya. Bahkan ada LSM yang sudah membuat laporan resmi ke Kejari Bekasi Kota.
Hal ini dibenarkan Kepala Seksi Intelejen (Kasie Intel) Kejari Bekasi, Yadi.
“Semua laporan pengaduan ditindak lanjuti, jadi sabar ya,” jawab Yadi, Selasa (4/10/2022) pagi ketika dikonfirmasi terkait Laporan Pengaduan LSM tentang dugaan praktik pungli di SMAN 17 Kota Bekasi.
“Kalau ada tambahan data kirim ke PTSP kantor saya ya,” imbuh Yadi.
Ditempat terpisah sebelumnya, Ketua LSM NCW bidang Investigasi, Herman menuding Praktik ini diduga dilakukan secara bersama-sama oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan oknum Komite Sekolah.
“Kita menduga ada semacam intrik oleh oknum Komite dan pihak sekolah, dalam hal ini ya Kepala Sekolah menjadi penanggung jawabnya. Kita masih menggali kebenaran informasi lapangan. Jika benar demikian, kita sangat menyesalkan adanya praktik pungli di lembaga pendidikan seperti itu,” katanya di Kantor Pusat NCW, Jakarta, Selasa (4/10/2022) siang.
Sejak tahun 2009, lanjut dia, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen dari APBN untuk anggaran pendidikan (mandatory spending).
“Alokasi tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja publik untuk pendidikan terbesar di Asia. Tapi masih saja marak laporan praktik pungli di sekolah-sekolah. Kan sangat mencoreng dunia pendidikan negeri ini,” tutur Herman.
Halnya pihak SMAN 17, Fitri sebut pungutan dari orang tua siswa terjadi dikarenakan pencairan dana BOS tiap tahun tidak full.
“Hampir tiap tahun kami (SMAN 17) tidak menerima Dana BOS secara utuh. Itu saya tahu dari rapat Komite,” ujarnya di teras Kantor Guru, Jumat, (30/9/2022) pagi.
