Jakarta, PostKeadilan – Ketua Umum Nasional Corruption Watch (NCW), Hanifa Sutrisna sangat menyesalkan terjadinya pemukulan aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jakarta Raya oleh sejumlah preman pada saat melakukan orasi terkait carut marut proyek Rempang Eco City dan intimidasi ke pada masyarakat pulau Rempang di depan Gedung BKPM jalan Gatot Subroto Senin sore kemarin (02/10/23).
“Apapun alasan perkara pemukulan oleh sejumlah preman kepada adek-adek aktivis ini tetap tidak bisa diterima. Karena hak untuk bebas menyampaikan pendapat itu diatur dalam UUD 1945. Kalau tidak mau dikritik jangan jadi pejabat publik lah,” kata Hanif, Selasa (3/10/2023) siang.
Dari informasi yang didapatkan di lapangan, sejumlah ‘preman yang berjaga di depan Kantor BKPM ini disinyalir diminta oleh oknum orang dekatnya Menyeri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Karena sebelum kejadian pemukulan terhadap aktivis HMI, ada salah seorang oknum preman berucap, ‘kalau kau ganggu kaka Bahlil lagi, terima pukul kau nanti’, ujar sumber di lapangan yang tidak mau disebutkan namanya.
“Kapolda Metro Jaya (Irjen Karyoto) kami harapkan bisa menanggapi serius perkara ini. Laporan pengaduan aktivis HMI terkait pemukulan yang terjadi di depan Kantor BKPM bukan masalah biasa, karena pola premanisme yang dilakukan oleh oknum pejabat ini harus diberantas untuk efek jera ke depannya,” lanjut Hanif menegaskan.
Pola pengerahan masa dan preman untuk menakuti aktivis dan mahasiswa ini “sangat tidak elegan” seperti ucapan Bahlil pada rapat dengan komisi VI di DPR-RI beberapa waktu lalu.
“Apalagi Bahlil ini kan mantan aktivis HMI dan senior HMI, kenapa malah pukuli yunior HMI sendiri? Dan ketakutan Bahlil ini di demo mahasiswa dari HMI memperjelas dugaan adanya praktek kolusi dan korupsi di Rempang Eco City seperti yang kami sampaikan kemarin di DPP NCW,” beber pimpinan LSM Anti Korupsi ini.
Masih kata Hanif, kalau bersih kenapa harus risih didemo? Kalau benar kenapa harus gentar?
“Kami dari NCW semakin yakin dugaan dan indikasi korupsi di Proyek Rempang Eco City telah terjadi, makanya kami minta KPK, Kejagung, dan Mabes Polri segera periksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Rudi Kepala BP Batam/Walikota Batam!,” tegasnya.
Ditempat terpisah sebelumnya HMI melaporkan tindak premanisme yang dialami ketika melakukan aksi unjuk rasa membela masyarakat Rempang di depan kantor Kementerian Investasi/BKPM di Jakarta.
“Mengecam tindakan kriminalitas (penganiyaan dan pengeroyokan) oleh sekelompok oknum preman yang terindikasi kuat suruhan Menteri Investasi/kepala BKPM Bahlil Lahadalia,” kata perwakilan HMI Jakarta di Mapolda Metro Jaya, Senin malam (2/10).
Kader HMI Jakarta itu meminta agar Bahlil bertanggung jawab terhadap aksi premanisme ini. Selain itu, mereka berharap agar Polda Metro Jaya mengusut tuntas.
“Jika tidak bisa atau menindak lanjuti kasus tersebut maka kami meminta Kapolda Metro Jaya untuk mengundurkan diri. Dan kami akan tetap mengawal kasus Rempang,” demikian kader HMI ini. Bersambung …(Simare)
