Bandung, PostKeadilan – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan B.K., Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung.
Ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek tahun anggaran 2024 itu. Penahanan dilakukan Jumat (13/11/2026) setelah pemeriksaan sekitar enam jam.
B.K. ditahan 20 hari di Rutan Kelas I A Bandung, terhitung 13 November hingga 2 Desember 2026. Menurut penyidik, penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan.
Proyek CWP-03 yang dibiayai pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Nilai kontraknya mencapai Rp47.165.742.000, dengan PT Arkindo sebagai pelaksana. Kontrak ditandatangani 3 Juni 2024 oleh B.K. selaku PPK dan D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta.
Addendum pekerjaan tambah kurang kemudian mengubah nilai kontrak menjadi Rp52.484.000.000, dengan masa kerja 231 hari kalender, sampai 20 Januari 2025.
Penyidik menduga D.W.R. memakai sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri. Dokumen itu meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, dan revisi jaminan pembayaran. B.K. diduga tidak memverifikasi keabsahan jaminan itu ke pihak bank sebelum kontrak diteken.
Pekerjaan juga tidak selesai sesuai kontrak. Bobot fisik yang terpasang hanya 75,34 persen, atau kurang 24,66 persen. Meski begitu, B.K. diduga tetap membayar 100 persen nilai kontrak kepada kontraktor.
Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (26 Mei 2026) menemukan kerugian keuangan negara Rp25.982.542.357,20.
Selain B.K., penyidik menetapkan D.W.R. sebagai tersangka. Ia diperiksa pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah, karena sedang menjalani pidana badan dalam perkara lain di Lapas Kelas IIB Timika.
Keduanya disangka melanggar Pasal 603 (primair) dan Pasal 604 (subsidair) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H., menandatangani siaran pers ini.
Para tersangka tetap berstatus tersangka dan berhak atas asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
-simare
