Jakarta, PostKeadilan – Terkait aksi lanjutan, Aksi Bela Islam jilid III yang rencananya akan diadakan Shalat Jum’at di Jalan Bundaran HI Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GPNF) MUI, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj lewat organisasi yang dia pimpin mengeluarkan Fatwa.
Said Aqil menegaskan bahwa Shalat Jumat di jalan raya tidak sah, bahkan bisa haram jika menggangu ketertiban umum dan masalah sosial. “NU melalui Lembaga Bahtsul Masail sudah mengeluarkan fatwa, Jumatan di jalan tidak sah,” ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat memberikan sambutan dalam Kongres ke-17 Muslimat NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (24/11).
Kiai Said menjelaskan kembali kepada awak media usai memberikan sambutan bahwa fatwa itu didasarkan pada kajian kiai dan ulama NU selama beberapa waktu terakhir. Para ulama dan kiai NU mendasarkan fatwa itu kepada mazhab Imam Besar Syafi’i dan Maliki.
“Madzhab Maliki dan Syafi’i itu kalau imamnya di masjid, makmumnya keluar-keluar di jalan enggak apa-apa, tetapi kalau sengaja keluar rumah mau shalat Jumat di jalanan, shalatnya enggak sah,” tegas Pengasuh Pondok Pesantren Al-Tsaqafah Ciganjur, Jakarta Selatan ini.
Menurut kedua madzhab tersebut, lanjutnya, Jumatan harus di dalam bangunan yang sudah diniati untuk shalat Jumat di sebuah kota atau desa. Madzhab tersebut patut diterapkan di Indonesia saat ini. Sebab, jika shalat dilakukan di sembarang tempat, apalagi di tempat umum, mengurangi kekhusyukan ibadah itu sendiri sekaligus mengganggu ketertiban umum.
Akan hal nya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengatakan Sholat Jum’at di Jalan itu boleh. Pentolan GPNF ini mengeluarkan Dalil dari Madzhab Syafi’i yang membolehkan.
“Imam An-Nawawi dalam Kitab Al-Majmuu’ juz 4 halaman 51 menyatakan: Al-Ashab (Para Ulama Mazhab Syafi’I berkata: Mendirikan Solat Juma’at tidak diisyaratkan harus di Masjid akan tetapi boleh di tempat terbuka dengan syarat tempat tersebut masih dalam wilayah desa atau kota,” kata Rizieq seperti di kutip dari dialog yang di publikasikan Youtube pada Jumat (25/11).
Dalam video durasi 13 menit lebih itu, Rizieq sebut prinsip Sholat Jum’at di jalan boleh asal tidak mengganggu ketertiban umum. “Ini kembali kepada kebijakan penguasa, dalam hal ini Kepolisian. Kalau Kepolisian mengambil kebijakan untuk melakukan rekayasa pengalihan lalu lintas dengan menutup jalan Sudirman-Thamrin, tentu tidak mengganggu ketertiban umum,” kilah Rizieq.
Hari berikut di tempat berbeda, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajaran, Minggu (27/11) pagi ini mendatangi kantor PBNU. Tito mengajak NU untuk bersama-sama memerangi paham radikal.
“Di era demokrasi liberal ini bagus di satu sisi, ada keseimbangan antara pemerintah dan rakyat. Rakyat bisa mengontrol pemerintah. Ada negafitnya, kalau terlalu bebas bisa berbahaya, paham radikal bisa masuk,” ujar Tito dalam sambutannya pada acara Silaturahmi dan Sarapan Bersama Ketum PBNU Said Aqil di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakpus, Minggu (27/11/2016). Turut hadir dalam acara ini Wakapolri Komjen Syafruddin dan Kapolda Metro Irjen M Iriawan.
Tito mengatakan Islam yang ada di Indonesia merupakan Islam yang mengedepankan kedamaian, seperti yang diajarkan para wali. Dia meminta NU untuk terlibat dalam mencegah paham radikal yang kini berpotensi bisa masuk dengan kencang di Indonesia.
“Di sinilah kita harus bersama-sama kembali. TNI, Polri, Nasionalis dan Islam Moderat harus bersatu padu agar NKRI tidak goyang,” ujar mantan Kapolda Jakarta ini.
“Polri tidak bisa sendiri, TNI tidak mampu sendiri. Semua harus bersatu padu. Jangan sampai disusupi paham radikal,” sambung Tito.
Tito mengatakan konsep Islam Nusantara yang dimiliki NU bisa jadi jawaban untuk mengatasi persebaran paham radikal.
“Jaringan NU sangat besar dari pengurus besar hingga ke desa-desa, sama dengan Polri. Kalau dipadukan, kita buat program bersama baik sekali ini,” pungkas Tito.
Beberapa hari sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian bersama jajarannya lakukan kunjungan yang sama ke kantor PBNU pada Kamis (18/8) lalu. Tito diterima oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj.
Dalam pertemuan yang berlangsung di lt 3 gedung PBNU ini, baik Tito maupun Kiai Said membicarakan berbagai persoalan kebangsaan, seperti terorisme dan radikalisme, narkotika, dan lain sebagainya.
Kiai Said menyampaikan persoalan adanya gerakan antinasionalisme Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sampai sekarang masih bergerak dengan bebas. Gerakan tersebut saat ini masih kecil dan lemah, tetapi jika tidak diantisipasi lebih dini bisa mengancam keutuhan bangsa.
Mengenai Front Pembela Islam (FPI), Kiai Said menyampaikan bahwa gerakan ini bukan gerakan Wahabi atau ingin mendirikan negara Islam, tetapi misinya ingin menegakkan amar makruf nahi mungkar. Sayangnya apa yang dilakukan tidak terkoordinasi dengan aparat keamanan. “Jadinya malah merusak citra Islam yang damai,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut Tito meminta pandangan PBNU tentang Majelis Tafsir Al-Quran (MTA) yang baru-baru ini bertemu dengannya. Ia meminta penjelasan tentang kasus antara Banser dan MTA baru-baru ini di Boyolali.
Kiai Said menjelaskan, ajaran MTA banyak yang membidah-bidahkan amaliah NU, salah satunya mengharamkan tahlil. “Berbeda itu biasa, tetapi kalau sampai menyalah-nyalahkan amaliah orang lain, itu yang tidak benar,” paparnya.
Robikin MH, salah satu ketua PBNU memberikan penjelasan tambahan mengenai kasus di Boyolali. Kelompok MTA sebelumnya sudah diingatkan untuk tidak membikin provokasi di lingkungan warga NU, tetapi mereka tetap memaksa. Yang dilakukan Banser hanya upaya penghadangan saja, sampai akhirnya terjadi bentrokan kecil.
Kepada Tito, Kiai Said juga siap membantu program pemerintah seperti pentingnya membangun kesadaran hukum dengan melibatkan Ansor, Banser, dan Pagar Nusa. NU saat ini juga sedang membikin buku Fikih Bela Negara. MoU kerjasama tersebut akan dibuat dalam waktu dekat seusai pertemuan ini. (R-O1/BS)
