Tanjung Pinang, PostKeadilan – Pembekalan pengetahuan dan keterampilan terhadap para nelayan serta para awak kapal tradisional tentang keselamatan berlayar, Kementrian Perhubungan Laut melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut, BP2IP (Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran) Tangerang dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas 2 Tanjung Pinang adakan Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM), Basic Sefty Training (BST), Kapal Layar Motor (KLM) dan SKK.
Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, Senin (29/10/2018)hingga Jumat (2/11/2018) bertempat di Surprise City Hotel. Sebanyak 311 orang peserta yang hadir, berasal dari berbagai daerah se-Provinsi Kepri (Kepulauan Riau).
Hadir perwakilan dari pemerintah kota Tanjung Pinang wakilkan Sekda (Sekretaris Daerah)Pemerintah Kota Tanjung Pinang yang sekaliguss membuka acara Diklat. Sementara sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Kepri diwakili oleh Dinas Perhubungan Provinsi , intansi Vertikal dari Lantamal diwakilkan Letkol Syarifudin serta intansi yang ada seperti Bea Cukai, Imigrasi, Operator Kapal dan masyarakat sebagai peserta.
Dalam hal materi Diklat yang di sampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada peserta yang hadir mencangkup: Pembelajaran Upaya-upaya Penyelamatan di laut.
Ketua BP2IP, Joni didampingi Hengky selaku kepala kantor KSOP kelas 2 Tanjung Pinang, ketika di wawancarai Crew media PostKeadilan mengatakan tujuan acara di adakan bahwa pemerintah sangat konsen memperhatikan para nelayan.
“Banyak yang belum di ketahui, khususnya para nelayan maupun para awak kapal Tradisional. Maka pemerintah hadir untuk membekali pengetahuan dan keterampilan. Tentang keselamatan berlayar sehingga mereka dapat mencari nafkah dengan aman,” jelas Joni di Sunrise Hotel,” Senin (29/10/18) pagi.
“Jika ada hal-hal yang tidak diinginkan dilaut, mereka bisa mampu menyelamatkan diri mereka sendiri,” imbuhnya.
Lebih lanjut, yangmana selama ini untuk mendapatkan sertifikat kelautan, sulit didapat. “Maka dari itu pemerintah hadir disini untuk memberikan hal tersebut. Tujuan kita intinya ketika mereka melaut bisa tenang dan aman lah,” ujar Joni tersenyum.
Seputaran BP2IP Tangerang, Joni menerangkan BP2IP adalah lembaga pendidikan dibawah naungan Kementrian Perhubungan milik Kementrian Perhubungan.
“Pada tahun ini kurang lebih 100 ribu nelayan yang dididik oleh kementrian perhubungan. Pada umumnya buat masyarakat kurang mampu,” kata Joni.
Joni juga mengungkap anggaran untuk pelaksanaan kegiatan itu. BP2IP pada tahun ini mendapatkan jatah sebanyak 22 ribu orang. “BP2IP sudah lakukan pendidikan kurang lebih 21 ribu orang. Jadi anggaran yang ada di BP2IP sekitar Rp 20 miliar lebih digunakan untuk kegitan diklat. Semua peserta yang mengikuti Diklat ini tidak dipungut biaya alias gratis,” bebernya.
Bukti hadirnya pemerintah buat kepentingan masyarakat, ia menjelas kembali. “Untuk saat ini penegakan hukum di laut, sangat inten. Dilakukan oleh aparat terkait, khususnya dari kepolisian. Bagi mereka (para nelayan) yang tidak mempunyai Sertifikat kelautan, mereka tidak bisa berlayar. Maka supaya dapat sertifikat, maka peserta harus mengikuti 2 Diklat. Yakni Diklat SKK 60 MIL dan BST serta KLM(Kapal layar Motor)yang diadakan Cuma-Cuma buat para nelayan dari pemerintah kita,” pungkas Joni. (M.Zen)
