HUMBAHAS POSTKEADILAN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Abdullah Azwar Anas terima kunjungan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor, SE , Selasa (28/3/2023) di Kantor Kemenpan RB Jakarta.
Ikut mendampingi Bupati Humbahas yaitu Sekda Drs. Tonny Sihombing, Asisten Pemerintahan dan Kesra Makden Sihombing, Kepala Bappelitbangda Pahala Lumbangaol, Kadis Pertanian dan Ketapang Ir Junter Marbun, Kaban BKPSDM Chiristison Rudianto Marbun, Kadis Kominfo Batara Franz Siregar, Kadis PKP/PUTR Anggiat Simanullang, Kadis DPMPTSP Rudolf Manalu dan Kabag Organisasi Kamaruddin Gultom . Pertemuan itu diskusi tentang hasil evaluasi terkait pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2022, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. Penyampaian evaluasi itu dipaparkan Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, Ak, Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, Cahyono Tri Birowo, SE. MTI., dan Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif, Noviana Andrina, SH. MAP
Dalam pertemuan itu, Pemkab Humbahas meminta saran dalam rangka penajaman program yg dilaksanakan para OPD di jajaran masing-masing untuk upaya meningkatkan tata kelola dan pengelolaan Pemerintahan di Daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
Abdullah Azwar Anas yang juga Mantan Bupati Banyuwangi dan Mantan Kepala LKPP itu menyambut baik kehadiran dan semangat Bupati Humbahas dan rombongan dari Pemerintah Kabupaten Humbahas dalam hal Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan SPBE. Anas menyarankan agar seluruh pimpinan OPD dapat terintegrasi sampai level staf demi mewujudkan visi misi Kabupaten Humbahas. Bahwa seluruh aparatur terkait di Kemenpan RB siap mendukung peningkatan dan perbaikan kinerja dalam tata Kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas.
