Sejurus kemudian ditemui Hotman di SMPN 2 Lumbanjulu tempat ia ditugaskan, dia (Hotman) terkesan mengalihkan pembicaraan.
“Saya tau kedatangan kalian karena persoalan pembangunan rumah saya kan. Nanti lah saya selesaikan dulu persoalan itu. Masih satu keluarganya kami, ada kesalahpahaman diantara kami,” kata Hotman berkilah.
Beberapa hari kemudian, PostKeadilan kembali menghubungi Hotman untuk mengkonfirmasi ulang tentang temuan adanya kejanggalan penggunaan Dana BOS di SMPN 1 Uluan tempat ia menjabat Kepala Sekolah sebelumnya, ternyata nomor WhatsApp (WA) awak media ini ditenggarai sudah diblokir Hotman.
Selain persoalan infokus di atas, ada informasi perbedaan signifikan terhadap rincian penggunaan Dana BOS tahun 2022 dan 2023, item ‘administrasi kegiatan sekolah’. Tahun 2022 Tahap 2 Rp. 71,8 Juta dan Tahap 3 Rp. 33,9 Juta, Total Rp. 105,7 Juta. Tahun 2023 Tahap 1, Rp. 44,5 Juta dan Tahap 2 Rp. 42,8 Juta, Total Rp 87,3 Juta.
Perbedaan jika dikalkulasikan item ‘administrasi kegiatan sekolah’ Tahun 2022 dan 2023 yaitu Rp. 105,7 Juta – Rp. 87,3 Juta = Rp. 18,4 Juta. Muncul pertanyaan, kenapa lebih besar pengeluaran belanja untuk administrasi kegiatan sekolah tahun 2022 dari pada tahun 2023? Padahal secara logika sederhana, belanja hal demikian semakin hari seharusnya semakin meningkat harganya terkecuali jumlah siswa menurun secara drastis.
Apakah laporan penggunaan Dana BOS yang dilakukan Hotman dan jajarannya hanya sebatas laporan keuangan tanpa diperiksa secara detail terhadap penggunaannya?
Kemudian penggunaan Dana BOS Tahun 2022 ‘item pengembangan perpustakaan’ tahap 2 Rp. 47,2 Juta ditambah lagi tahap ketiga, Rp. 33,4 Juta. Berikut tahun 2023 tahap 1 Rp. 67 Juta dan tahap 2 Rp 54,5 Juta. Entah pengembangan perpustakaan seperti apa yang dilakukan Hotman ketika menjabat Kepala SMPN 1 Uluan?
Karena itu patutlah Hotman diperiksa dan diselidiki Inspektorat dan APH Kabupaten Toba. Bersambung.. (Simare/Tim)
