Kab. Bekasi, PostKeadilan – Keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap jaringan mafia ‘Ijon Proyek’ di Kabupaten Bekasi mendapat apresiasi dari Nasional Coruption Watch (NCW).
Ketua NCW Bekasi Raya, Herman P.S, S.Pd bersama jajarannya yang selama ini menyoroti adanya aroma korupsi berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi, merasa lega dengan kinerja KPK sebagai mitra kerja.
Dimana seperti diketahui, sejumlah tokoh, mulai dari Bupati Ade Kuswara, HM Kunang, hingga Kepala Kejaksaan (Kajari) Kab. Bekasi, Eddy dan oknum anggota legislator, Nyumarno turut disasar.
“Mereka (para tokoh terlibat Suap) itu seperti jaringan Mafia. Sukar ditembus karena saling melindungi. Kita laporkan ke Kejaksaan, ya seperti kita ketahui, Kajarinya, Eddy kini terperiksa. Ke anggota dewan sebagai wakil rakyat, juga terlibat. Apalagi Bupati sebagai Kepala Pemerintah, bahkan ayahnya pun terlibat dan kini ditahan,” ujar Herman kepada awak media, Jumat (16/1/2026).
Kendati demikian, lanjut pria anti rasuah ini. Terkait Nyumarno berdasarkan pemeriksaan KPK, dimana disebut ditemukan aliran dana Rp600 Juta dari Sarjan (Pemborong Swasta yang kini ditahan KPK), sebaiknya KPK segera lakukan pencekalan anggota legislator itu.
“Pe
rsoalan ini kan belum tuntas semua. Karena kami yakini, masih banyak yang terlibat dalam Ijon Proyek ini. Kalau sudah ada temuan aliran dana sedemikian, baiknya langsung dicekal. Kalau perlu ya langsung ditahan saja,” desak Herman.Menurut dia, pencegahan itu berdasarkan kebutuhan penyidik. Maka disegerakan penerbitan surat pencegahan atau cekal.
Cerita Nyumarno serta Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono kini santer di media. Kedua legislator ini disebut menerima dugaan suap dari Sarjan.
Tempat terpisah, KPK hingga kini masih mendalami penerimaan uang yang berasal dari pihak swasta Sarjan tersebut.
“Pendalaman sampai dengan saat ini masih terkait dengan yang bersangkutan (Nyumarno). Jadi penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dari saudara SRJ,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Hal pencekalan, Budi tidak menampik. Salah satu pertimbangan utama adalah kekhawatiran penyidik apabila pihak yang bersangkutan bepergian ke luar negeri. Sementara kehadirannya masih dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan.
“Misalnya ada kekhawatiran yang bersangkutan ke luar negeri. Padahal keberadaannya dibutuhkan di Indonesia untuk mengikuti pemeriksaan secara intensif sesuai jadwal penyidik,” kata Budi.
Sebelumnya, KPK mengungkap bahwa selain Ono Surono, anggota DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno juga diduga menerima aliran uang. Uang tersebut berasal dari Sarjan dengan total sekitar Rp600 juta.
Dikonfirmasi Nyumarno melalui WhatsApp (WA), hingga berita dilansir, Nyumarno tidak menjawab. Bersambung.. (Simare/Vanaya)
