Bekasi, PostKeadilan – Pasca berita beredar (Baca: Ditenggarai Kepala SMAN 4 Bekasi Bohongi Publik, Sebut Dugaan Pungli Tahun Lalu, Ternyata 2026) Kepala SMAN 4 Bekasi, Hj. Rusti Setiyarti, S.Pd., M.M berikan klarifikasi.
“Iya tahun pelajaran lalu itu, 2025_2026. Tahun ajaran sekarang 2026_2027,” chat Rusti kepada PostKeadilan, Selasa (15/9/2026) pagi.
Seperti diketahui, penyampaian Rusti kepada wartawan yang mewawancarainya Jumat (11/9/2026) lalu tentang persoalan dugaan pungutan liar (Pungli) yang disoal, Rusti sebut persoalan tahun lalu dan telah selesai.
Ceritanya, dua Wartawan yakni Wartawan media Liputan 7, George dan Fakta Hukum, Evan mengkonfirmasi terkait dokumen Notulen Hasil Musyawarah berkop Komite SMAN 4 Bekasi tentang sumbangan sukarela.
Isi notulen: Hasil Musyawarah kelas XII.4, kami menyetujui dana sumbangan sukarela max Rp2.000.000/Bln/Kls dengan rincian Rp50.000/siswa selama 4 bulan mulai Februari 2026 – Mei 2026 dengan mentransfer ke rekening komite.
Berdasarkan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi yang akrab disingkat KDM, tegas melarang sekolah negeri lakukan pungutan untuk kepentingan apapun.
“Dilarang sekolah-sekolah pemerintah memungut uang dari siswa, untuk kepentingan apapun dan atas nama apapun,” ujar KDM melalui akun Medsos miliknya yang VIRAL.
Dihadapan Komite Sekolah dan Humas Sekolah, Masludin pada hari Jumat (11/9/2026) pagi, Rusti menyampaikan musyawarah itu dilakukan tahun lalu.
“Itu semester 2 dan sudah kita klarifikasi ke Kepala Cabang Dinas,” ujar George menirukan ucapan Rusti kepada PostKeadilan, Sabtu (12/9/2026) pagi.
Menurut Rusti, musyawarah itu antara komite dan orang tua murid.
“Saat ini tidak terdapat lagi penarikan dana maupun bentuk sumbangan yang diwajibkan kepada siswa atau orang tua murid di SMAN 4 Bekasi,” kilah Rusti ketika itu.
Para awak media menceritakan bagaimana
Rusti menjelaskan, dana yang tercantum dalam dokumen Notulen direncanakan untuk mendukung berbagai kegiatan siswa, di antaranya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan kegiatan penunjang pendidikan lainnya.
“Empat (4) hari setelah edaran beredar, kami sudah melakukan klarifikasi ke Cabang Dinas Pendidikan (KCD). Hasil dari klarifikasi tersebut, penarikan dana sumbangan langsung diberhentikan,” beber Rusti.
Masih kata Rusti, sekolah siap memanggil dan memediasi orang tua maupun narasumber lainnya yang merasa dirugikan atau keberatan dengan adanya edaran mengenai sumbangan tersebut.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi penegasan dari pihak sekolah bahwa mekanisme penarikan dana sumbangan sebagaimana tercantum dalam dokumen Notulen tidak lagi berjalan.
Namun ketika Dokumen diteliti, ternyata tertanggal 1 Februari 2026.
Artinya, ada kejanggalan yang tidak sinkron dengan pernyataan Rusti.
“Iya.. itu 1 Feb 2026, itu adalah th ajaran lalu. Itu smt 2 th pelajaran 2025-2026. Anaknya jg sdh pada lulus sdh pada kuliah. Itu musyawarah awal antara korlas dg pengurus komite dan pihak skl tdk ada yg terlibat atau tdk hadir. Saya konfirmasi ke komite spt itu baru musyawarah awal blm jadi ketetapan. Ternyata ada yg memfoto dan menyampaikan ke salah satu wartawan dan mulai rame. Maka langsung tgl 4 feb kami pihak skl dan pengurus klarifikasi ke kcd dan menyatakan itu tdk berlaku,” jelas Rusti, Selasa (15/9/2026) pagi.
Rusti menyesalkan terkait pemberitaan yang menurut dia telah selesai, tapi tetap disoal.
“Tp knp skr di angkat lagi?”, pungkasnya dalam tanya. (Simare)
