JAKARTA – PostKeadilan – Gerakan Bravo-5 memperkuat organisasi dan secara resmi bermetaformosis menjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pejuang Bravo Lima (PBL).
Perubahan menjadi ormas ini akan memperkuat gerakan PBL dalam menjaga kebhinnekaan, melawan sikap intoleran dan upaya pecah-belah bangsa.
“Kami dari ormas Pejuang Bravo Lima, tentu satu komando dibawah Ketua Umum DPP Ormas Bravo Lima bapak Fachrul Razi, bahwa ancaman perpecahan dan disintegrasi harus dilawan,” ujar Ketua DPD PBL Sumatera Utara (Sumut) Dharman Yang saat acara peresmian Ormas Bravo Lima di Jakarta, Sabtu (1/2/2020) kemarin.
Sebagaimana arahan Ketua Umum DPP PBL Fachrul Razi, permasalahan terbesar bangsa Indonesia saat ini adalah ancaman disintegrasi dan perpecahan, baik yang terkait dengan isu SARA, intoleransi, maupun isu ekonomi.
Dharman menjelaskan, di wilayah Sumut sendiri tergolong rawan gesekan, apalagi di Sumut ada banyak ragam suku. Bukan hanya batak, ada juga minang, melayu, jawa dan lainnya. Maka itulah, DPD PBL akan berperan aktif melawan intoleransi.
“Kami akan bentuk pengurus cabang di tiap kabupaten, kota, bahkan kecamatan hingga kelurahan. Kita akan perkuat kepengurusan dan sekretariat di 33 kabupaten/kota se-Sumut,” ungkapnya.
Pada kasempatan sama, Bendahara DPD PBL Sumut S. Mikhael Siregar. ST menjelaskan, saat ini wabah intoleransi dan pecah belah sudah marak terjadi. Kerap muncul gesekan-gesekan di masyarakat, terutama dengan mengangkat politik identitas.
“Hal ini sering terjadi di Sumut, khususnya di Pantai Timur,” jelasnya.
Mikhael juga mrngatakan, masyarakat perlu diingatkan tentang bagaimana memakai media sosial dengan baik. Jangan mudah termakan isu hoak yang sifatnya menghasut dan mengadu-domba sesama anak bangsa.
“Pejuang Brovo Lima akan aktif di media sosial, untuk memberi pencerahan pada wagra net, mana berita hoaks dan mana yang berita benar. Kita harap masyarakat akan mendapatkan informasi yang jelas dan sesuai, sehingga tidak mudah diadu-domba,” lanjutnya.
DPD PBL Sumut sendiri akan beraudiensi dengan Gubernur Sumut sebagai pimpinan daerah, sehingga ketika semua DPC kabupaten/kota sudah terbentuk, maka akan mudah berkoordinasi.
“Bahkan kami juga akan membentuk kepengurusan sampai di kelurahan-kelurahan. Kita harap nanti PBL akan menjadi mata bagi pemerintahan untuk menyukseskan program,” jelasnya.
