Dilansir pada Media Indonesia (MI-red) 2 hari lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengatakan verifikasi awal tidak menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait dengan pelaksanaan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2024.
“Setelah melakukan serangkaian verifikasi administratif dan hukum, MKD menyampaikan bahwa verifikasi awal tidak menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar,” kata Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam dalam keterangan yang diterima di Jakarta, (MI-Selasa 6 Agustus 2024).
“Gimana tidak melanggar aturan? Bawa istri tidak menggunakan uang negara itu sah-sah saja tapi kalau kuat dugaan istri, konten kreator, awak media jadi bagian Timwas Haji dan menikmati fasilitas petugas negara, ya jelas melanggar lah Boss!,” tukas Ketum anti rasuha itu.
DPP NCW menghimbau kepada Ketua KPK-RI, Jaksa Agung dan Kapolri segera merespon pengaduan masyarakat terkait penyalahgunaan wewenang dan dugaan korupsi yang melibatkan oknum anggota dewan berinisial AMI dkk untuk dilanjutkan ke proses penyelidikan dan penyidikan lebih dalam.
“Oknum anggota dewan atau oknum MKD yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dalam menggunakan visa Timwas haji oleh istri AMI dkk, patut diperiksa lebih lanjut oleh MKD yang masih punya hati nurani,” jelas dia.
DPP NCW juga mengungkap adanya informasi yang masuk yang menyampaikan bahwa setiap anggota Timwas Haji mendapatkan biaya perjalanan dinas USD23.000 atau setara dengan Rp370 juta per orang. Dalam pelaksanaan haji pun, Timwas Haji juga mendapatkan fasilitas VVIP dalam segala hal mulai dari tempat tinggal, maktab haji khusus atau maktab 111, pelayanan dan fasilitas perjalanan yang mewah. (Red)
