Jakarta, PostKeadilan – Banjir yang melanda Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) DPR RI gelar rapat namun, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak hadir.
Hal itu membuat hampir seluruh anggota komisi V DPR jengkal dan tidak ingin melanjutkan rapat. “Cukup ya, masa masih belum puas juga. Jadi saya pikir benar apa yang disampaikan teman-teman semua. Kami harap nanti Sekda, deputi, sampaian ke pimpinan daerah (Gubernur) agar dijadwal ulang untuk hadir. Dengan begitu rapat saya nyatakan ditunda,” putus Ketua Komisi V, Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Menurutnya, DPR ingin membahas permasalahan banjir dengan pihak yang memang layak bicara. “Jangan bicara di luar sana saja,” tukasnya.
Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Rapat dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan perwakilan kepala daerah.
Pada awal rapat, dimulai dengan penyampaian Basuki soal penyebab dan solusi penanganan banjir. “Kalau ditanyakan apa penanganannya, konsepnya adalah penangan wilayah sungai,” kata Basuki.
Wilayah sungai itu adalah Cisadane, Ciliwung dan sungai Citarum. Untuk Bekasi termasuk dalam Ciliwung yang sedang ditangani oleh balai besar di Jakarta.
Ia mengatakan penanganan juga dilakukan dengan terus berkoordinasi dengan Pemerintah daerah termasuk, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Setelah pemaparan Basuki itu, seharusnya dilanjutkan dengan pemaparan dari DKI Jakarta.
Namun saat perwakilan DKI Jakarta berbicara, omongnnya dipotong oleh Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP Sadarestuwati.
“Rapat ini penting, pak menteri saja sudah berkenan hadir, seluruh mitra kita berkenan hadir. Kenapa yang lainnya tidak? Untuk apa kota hadir di sini kalau yang berkepentingan saja tidak ada di sini? Saya kira perlu dievaluasi,” ujar Restu panggilan akrab Sadarestuwati.
Senada itu di moment yang sama, anggota komisi V Robert Rouw menilai banjir yang terjadi di Jabodetabek sangat memalukan. Karena itu dia menilai ketidakhadiran kepala daerah menandakan mereka tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat.
Restu menambahkan bahwa rapat hari ini seharusnya mengambil keputusan untuk penangan banjir di Jabodetabek. “Saya lihat dari ketiga provinsi ini termyata tidak butuh untuk rapat. Rapat hari ini kita semua hadir. Ini untuk memecahkan solusi mereka, akan tetapi malah diabaikan,” ucap Restu.
Dia menyesalkan para gubernur hanya ramai di media, tetapi ketika diajak bicara baik di forum, malah tak datang.
“Jadi rapat ditunda kerana tiga kepala daerah yang kita undang tidak datang,” sebut Ketua Komisi V Lasarus.
Rapat terpaksa ditunda karena Komisi V ingin permasalahan banjir yang sering terjadi disampaikan langsung oleh Kepala Daerah sebagai pengambil kebijakan. Namun dalam rapat kali ini tiga kepala daerah tersebut hanya diwakili oleh jajaran Pemerintah Daerah.
Lasarus menambahkan bahwa kehadiran gubernur penting untuk kordinasi dengan pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Bagus Puruhito.
“Ini pak menteri datang, Basarnas BMKG juga datang, tetapi kepala daerah tidak datang,” kesalnya.
Lasarus mengaku kecewa dengan ketidakhadiran tiga kepala daerah tersebut.
Komisi V kemudian akan menjadwalkan kembali rapat kerja lanjutan tersebut dengan mengundang gubernur DKI, Jawa Barat dan Banten. “Kami kecewa karena permasalahan banjir ini harus ditangani segera,” tutupnya. (Tim/BS)
