“Pak Pj harus mengambil inisiatif untuk melakukan sinergi dengan Kejari, Kejati, Kejagung, Kepolisian dan KPK untuk membongkar dan mengaudit semua proyek dari APBD Lahat 2018-2023,” jelasnya.
“Terutama proyek ABT tahun 2023 karena diduga dikerjakan asal-asalan, fiktif dan terindikasi bagi-bagi proyek ke timses pada Pilkada 2018,” ucapnya.
Bony memastikan akan melakukan investigasi dan mengumpulkan data untuk persiapan pelaporan ke APH.
“Kita juga selidiki bersama, kalau sudah sampai merugikan negara maka harus ada yang masuk dalam penjara,” tandasnya.” (BBD)
